Andy Burnham, mantan Wali Kota Greater Manchester yang dikabarkan akan mengambil alih jabatan perdana menteri pada Senin pekan depan, menuntut dilakukannya tinjauan serius terhadap sistem pengamanan anggota parlemen di Inggris. Desakan tersebut muncul setelah kematian Ann Widdecombe, juru bicara Reform UK sekaligus mantan anggota parlemen dari Partai Konservatif, yang kini ditangani oleh unit kepolisian anti-teror.
Widdecombe ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Haytor, Devon, pada Kamis lalu. Seorang pria berusia 28 tahun asal Rotherham, South Yorkshire, ditahan pada Sabtu atas tuduhan pembunuhan, sebelum akhirnya ditahan kembali pada Senin dengan sangkaan terkait perencanaan atau penggerakan tindakan terorisme. Peristiwa ini memicu perdebatan nasional mengenai sejauh mana perlindungan yang semestinya diberikan kepada wakil rakyat.
Burnham mengungkapkan keterkejutannya melihat betapa ketatnya pengamanan yang kini harus diterapkan di lingkungan politik Westminster. Ia mencatat bahwa suasana politik telah 'menggelap' selama satu dekade dirinya absen dari pusat kekuasaan Inggris tersebut. Meskipun pengamanan saat ini sudah terbilang ketat, ia meyakini ancaman terus berkembang sehingga protokol perlindungan perlu ditingkatkan lebih jauh.
Kondisi ini tidak terlepas dari meningkatnya toksisitas dalam ruang publik, terutama yang dipicu oleh media sosial. Burnham menilai mudah bagi publik untuk menyalahkan platform digital tersebut, namun dampaknya terhadap memburuknya debat politik sangat terasa. Ia mengenal Widdecombe selama bertahun-tahun di parlemen dan menyebut hubungan antarfraksi dahulu cenderung harmonis, berbeda dengan ketegangan yang mendominasi era sekarang.
Latar belakang keamanan politikus Inggris memang telah menjadi isu pelik dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Konservatif sebelumnya menggelontorkan dana sebesar 31 juta poundsterling pada Mei 2024 untuk memperkuat pengamanan anggota parlemen. Hal itu dilakukan menyusul pembunuhan terhadap anggota parlemen Sir David Amess pada 2021 dan Jo Cox pada 2016, yang mengubah sistem pengamanan dari standar umum menjadi penilaian risiko individu sejak 2022.
Di Indonesia, ancaman terhadap wakil rakyat juga mengalami pergeseran paradigma, terutama dengan masifnya penetrasi media sosial dan polarisasi politik jelang pemilu. Berbeda dengan Inggris yang memiliki departemen keamanan parlemen tersendiri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI umumnya hanya mengandalkan pengamanan terbatas kecuali pejabat tinggi negara yang mendapatkan perlindungan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Toksisitas di linimasa kerap berujung pada ancaman fisik maupun pelaporan ke polisi atas dasar ujaran kebencian.
Dari perspektif teknologi keamanan, kasus di Inggris menunjukkan bahwa perlindungan fisik semata tidak lagi memadai. Sistem pemantauan ancaman berbasis analitik data dan kecerdasan buatan kini menjadi kebutuhan krusial untuk mendeteksi eskalasi ancaman terhadap pejabat publik di dunia maya sebelum berubah menjadi tindakan nyata. Beberapa kementerian di Indonesia telah mulai mengadopsi dashboard pemantauan sentimen publik, namun integrasinya dengan protokol keamanan fisik masih terbatas.
Produk keamanan siber lokal seperti pemantauan media sosial terpadu sebenarnya sudah ditawarkan oleh sejumlah startup dalam negeri. Namun, alokasi anggaran untuk pengamanan anggota legislatif di daerah kerap kali minim. Ketergantungan pada tenaga pengamanan konvensional tanpa dukungan teknologi deteksi dini membuat para wakil rakyat rentan terhadap serangan spontan yang terinspirasi oleh narasi kebencian di internet.
Mantan Kepala Kepolisian Anti-Teror Neil Basu pernah menyoroti dilema anggaran dan personel dalam pengamanan wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa memberikan perlindungan tingkat tertinggi kepada seluruh 650 anggota parlemen Inggris akan membutuhkan ribuan personel polisi bersenjata tambahan, sebuah usulan yang secara praktis mustahil dilakukan. Oleh karena itu, penentuan prioritas berbasis penilaian risiko menjadi satu-satunya jalan keluar yang rasional.
Basu menambahkan, sebagian politikus memang mendapatkan perlindungan sangat kuat, sementara lainnya terus berjuang agar anggaran keamanan parlemen membuka dompet untuk memberikan proteksi yang mereka butuhkan. Kasus Nigel Farage menjadi contoh nyata: pada Juli 2024 ia ditawari dua tim rotasi berisi delapan petugas keamanan, namun pada September 2025 penawaran itu diturunkan menjadi satu kendaraan, pengemudi, dan satu pengawal dekat, yang akhirnya ditolak dan dibiayai secara privat.
Ke depan, otoritas Inggris dipastikan akan terus meninjau ulang protokol keamanan secara berkala. Komite Eksekutif Kerajaan dan VIP (Ravec) serta Departemen Keamanan Parlemen akan menghadapi tekanan publik untuk lebih transparan dalam menentukan tingkat ancaman terhadap masing-masing figur politik. Evolusi ancaman dari terorisme konvensional ke radikalisasi digital menuntut adaptasi regulasi yang lebih lincah.
Bagi Indonesia, tren ini mengirimkan sinyal penting bahwa keamanan pejabat publik tidak bisa lagi dipisahkan dari literasi digital dan mitigasi risiko siber. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan badan pengamanan legislatif yang setara dengan otoritas di Inggris, sekaligus mengintegrasikan teknologi pelacakan ancaman sebagai standar operasional prosedur demi menjaga kelangsungan demokrasi di era disruptif.