Kabupaten Agam, Sumatera Barat, secara resmi menerima alokasi 11 titik program padat karya dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI untuk tahun 2026. Program ini dirancang khusus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja sementara bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam, Budi Perwira Negara, menjelaskan bahwa kesebelas titik lokasi tersebut tersebar di dua kecamatan utama yang mengalami dampak bencana cukup signifikan, yakni Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Palembayan. Di Tanjung Raya, program menyasar Nagari Bayua dan Nagari Koto Kaciak, sementara di Palembayan difokuskan pada Nagari Koto Silungkang.
Setiap titik lokasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp100 juta yang telah disalurkan langsung ke rekening kelompok masyarakat. Dana tersebut dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk pembelian bahan material bangunan dan 40 persen untuk upah pekerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal yang sempat terpuruk pascabencana melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti rebat beton, saluran irigasi, serta pembangunan dam parit.
Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja dengan skema upah harian. Rincian upah yang ditetapkan adalah Rp120 ribu per hari untuk tukang dan Rp95 ribu per hari untuk pekerja umum. Durasi pengerjaan setiap proyek dijadwalkan selama 12 hari kerja dengan durasi waktu operasional mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB, yang saat ini tengah memasuki fase persiapan teknis.
Proses pengajuan program ini dilakukan melalui skema 'jemput bola' yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam secara proaktif mendorong nagari-nagari untuk mendaftarkan usulan mereka melalui platform digital resmi Kemenaker di bizhub.kemenaker.go.id. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Agam mengenai bantuan perluasan kesempatan kerja untuk penanggulangan bencana banjir.
Selain program padat karya, Kemenaker juga menawarkan skema Tenaga Kerja Mandiri Pemula bagi daerah terdampak bencana. Upaya sinkronisasi data dan fasilitasi pendaftaran ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana di daerah, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan lapangan kerja sementara.