Jakarta (ANTARA) – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan dukungannya penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memberantas korupsi di seluruh negeri. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika politik dan penegakan hukum yang tengah menjadi sorotan publik.
Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia-Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (PPMI-KBMI) Daeng Wahidin menjelaskan bahwa kaum buruh berada di belakang agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan presiden. Menurutnya, langkah tegas presiden untuk mengungkap kasus-kasus yang sudah menjadi perbincangan viral di media sosial sangat diperlukan. "Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan segala bentuk persoalan yang sudah diperlihatkan ke depan publik, yang di media sosial sudah ramai dan viral," kata Daeng.
Dukungan ini dianggap sejalan dengan pidato presiden pada peringatan Hari Koperasi Nasional, di mana ia menegaskan perang terhadap korupsi dan praktik oligarki. Daeng menambahkan, koalisi besar yang beranggotakan 18 konfederasi buruh dan 157 federasi tingkat nasional siap membantu pemerintah dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan melawan oligarki. "Yang bersalah harus dihukum," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menekankan pentingnya sinergi antaraparat penegak hukum. Ia memperingatkan bahwa ego sektoral maupun konflik antarlembaga hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. "Kami meminta dengan tegas agar TNI, Polri, dan Kejaksaan tetap menjaga soliditas dan kekompakan. Buruh dan rakyat membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi investasi yang sehat dan perlindungan pekerja," kata Mirah.
Koalisi juga mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pemberantasan korupsi hingga praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor industri. Menurut Mirah, pungli dan korupsi di lingkungan industri tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga berdampak langsung terhadap pekerja karena dapat memicu memburuknya kondisi keuangan perusahaan hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari sisi dampak, dukungan buruh terhadap upaya presiden ini dapat menjadi modal politik yang kuat bagi pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa legitimasi dari serikat buruh sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi kebijakan. Selain itu, dukungan ini mencerminkan harapan baru bagi masyarakat bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi retorika, melainkan tindakan nyata.
Ke depan, diharapkan ada langkah konkret berupa percepatan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika upaya ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat pulih, dan iklim investasi nasional akan semakin kondusif.
Sementara itu, kalangan pengamat menilai bahwa dukungan koalisi buruh juga menjadi peringatan bagi penegak hukum agar tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu. Ke depannya, diperlukan mekanisme pengawasan yang independen dan partisipasi aktif masyarakat sipil untuk memastikan setiap langkah pemberantasan korupsi berjalan sesuai hukum.
Secara keseluruhan, dukungan koalisi besar buruh kepada Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi menandai momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.