Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi mendesak dilakukannya investigasi mendalam terkait insiden tragis yang menewaskan seorang ibu hamil berinisial MD di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi konflik yang melibatkan kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di kawasan pemukiman warga pada Kamis (2/7) malam.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam keterangan persnya di Jakarta menegaskan bahwa pihak berwenang wajib segera melakukan pemeriksaan forensik serta olah tempat kejadian perkara (TKP) secara transparan. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban serta menghindari klaim sepihak yang sering muncul dalam narasi konflik bersenjata di wilayah tersebut.
Komnas HAM menekankan bahwa hak atas hidup merupakan hak asasi paling mendasar yang tidak boleh dikurangi oleh situasi apa pun, termasuk dalam kondisi darurat atau konflik bersenjata. Tewasnya MD beserta bayi dalam kandungannya akibat peluru nyasar menjadi pengingat keras bahwa warga sipil menjadi pihak yang paling rentan terdampak dalam eskalasi kekerasan di Papua.
Lebih lanjut, Anis menyatakan bahwa investigasi yang imparsial dan akuntabel sangat diperlukan guna memutus rantai impunitas. Tanpa proses hukum yang kredibel, kepercayaan publik terhadap institusi negara dan upaya resolusi konflik di Papua berisiko semakin tergerus, yang pada akhirnya akan menghambat terciptanya kedamaian jangka panjang di Bumi Cendrawasih.
Selain mendorong aspek penegakan hukum, Komnas HAM juga mendesak negara untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban, baik berupa pemulihan psikososial maupun advokasi kompensasi yang layak. Akses bagi tim investigasi untuk melakukan penyelidikan tanpa hambatan di lokasi kejadian juga menjadi poin penting yang dituntut oleh lembaga tersebut kepada pihak-pihak terkait.
Sebagai langkah preventif, Komnas HAM menyerukan penghentian segera kontak senjata di kawasan padat penduduk dan mendesak evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan yang diterapkan saat ini. Dialog inklusif yang melibatkan pemerintah pusat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dinilai sebagai kunci utama untuk mengakhiri siklus kekerasan dan menciptakan resolusi konflik yang berkelanjutan.