Kasus pencatutan identitas Yudariansyah, seorang mekanik bengkel di Tangerang, yang mendadak ditagih pajak mobil mewah McLaren sebesar Rp137 juta, kini memasuki babak baru. Korlantas Polri menegaskan bahwa pihak yang merasa namanya disalahgunakan untuk kepemilikan kendaraan mewah memiliki hak penuh untuk menempuh jalur hukum pidana.
Kasubdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen atau manipulasi data dalam proses balik nama kendaraan, korban dapat melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Laporan ini nantinya akan diproses oleh penyidik reserse kriminal untuk menentukan unsur pidana yang mungkin terjadi.
Polemik ini bermula ketika Yudariansyah, warga yang tercatat dalam kategori masyarakat di bawah sejahtera atau Desil 3, mendapati namanya terdaftar sebagai pemilik McLaren 570S AT senilai Rp4,5 miliar. Informasi ini ia terima setelah petugas Samsat Ciledug datang untuk menagih tunggakan pajak yang nilainya sangat fantastis bagi ukuran penghasilan seorang mekanik.
Penelusuran awal Korlantas menunjukkan bahwa mobil tersebut pertama kali terdaftar atas nama perusahaan pada Januari 2021. Kemudian, pada Oktober 2022, terjadi proses balik nama menjadi kepemilikan perorangan. Pihak kepolisian saat ini tengah mengaudit seluruh berkas administrasi yang digunakan dalam proses tersebut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur.
Langkah cepat telah diambil oleh Samsat Ciledug dengan memblokir data kendaraan McLaren tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk membekukan aktivitas administrasi kendaraan agar pemilik sebenarnya segera melakukan balik nama dan menyelesaikan kewajiban pajak yang tertunggak. Korlantas Polri turut mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepemilikan kendaraan atas nama mereka di Samsat terdekat.
Kasus ini menyoroti celah kerentanan dalam sistem administrasi kendaraan bermotor di Indonesia. Fenomena 'peminjaman' identitas atau pencatutan nama untuk menghindari pajak progresif bagi pemilik mobil mewah bukan hal baru. Seringkali, pemilik asli menggunakan KTP orang lain agar terhindar dari beban pajak tinggi, yang justru merugikan pemilik identitas asli dalam jangka panjang.
Secara administratif, Dinas Sosial Kota Tangerang memastikan bahwa Yudariansyah tetap berhak menerima bantuan sosial karena statusnya di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak berubah meski namanya terseret dalam kepemilikan aset mewah. Namun, secara psikologis dan hukum, beban yang ditanggung Yudariansyah cukup berat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengelolaan administrasi pajak kendaraan merupakan ranah pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara data kependudukan, data perpajakan, dan sistem registrasi kepolisian untuk menutup celah manipulasi data yang merugikan masyarakat kecil.
Sumardji menekankan bahwa verifikasi fisik dan kelengkapan dokumen merupakan kewajiban petugas saat proses balik nama. Jika syarat seperti KTP, BPKB, dan STNK terpenuhi, petugas memang berkewajiban memprosesnya. Inilah yang menjadi titik celah di mana oknum seringkali menggunakan identitas pihak lain secara ilegal.
Ke depan, digitalisasi sistem registrasi kendaraan harus diperketat dengan integrasi data biometrik yang lebih akurat. Penggunaan KTP elektronik yang terintegrasi langsung dengan sistem kepolisian seharusnya mampu meminimalisir praktik pencatutan nama yang selama ini luput dari pengawasan ketat.
Proyeksi ke depan, Korlantas Polri berjanji akan melakukan pembersihan data (data cleansing) pada sistem registrasi kendaraan. Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang terdaftar dengan identitas tidak valid, sekaligus memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar tidak lagi menjadi korban pencatutan identitas demi kepentingan segelintir pemilik mobil mewah.