Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi pada Kamis (16/7) di Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk mendalami dugaan pengaturan hasil audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pemeriksaan itu terkait perkara suap yang menjerat Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, beserta empat tersangka lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menggali pengetahuan Bobby soal indikasi pengaturan temuan audit BPK di Muara Enim. Praktik tersebut diduga mengubah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perubahan opini itu berdampak langsung pada citra kinerja pemerintah daerah di hadapan publik dan investor.
Kasus ini bermula dari penyidikan terhadap Edison yang disangka menyuap pejabat guna melancarkan pengaturan laporan keuangan daerah. KPK menetapkan lima tersangka dan menahannya di Rutan. Selain Edison, pemberi suap meliputi Cory Erin Hardi dan Fika dari PT Millenium Solusi Abadi. Penerima suap adalah ASN BPK sekaligus pengendali teknis Titin Rita Lestari dan swasta Augusz Dewanggara alias Angga.
Pengaturan opini diduga melibatkan intervensi dari BPK pusat. Saat menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan, penyidik menyita kertas kerja pemeriksaan dan dokumen perubahan temuan WDP menjadi WTP khusus Muara Enim. Mereka juga menemukan petunjuk upaya merombak hasil audit kembali setelah operasi tangkap tangan serta arahan dari level pusat.
Bobby diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Penyidik sebelumnya menggeledah rumahnya di Cipete, Jakarta Selatan, dan mengamankan barang bukti elektronik. Pemeriksaan juga mengonfirmasi hubungan Bobby dengan Angga yang memiliki akses dalam dugaan pengaturan audit BPKP wilayah Muara Enim. Keduanya tidak dikonfrontasi karena diperiksa terpisah.
KPK memanggil saksi lain di hari yang sama. Mereka adalah Tenaga Ahli Bobby, Tuning Rahayu; Direktur Jenderal Pemeriksaan Keungan Negara V BPK, Widhi Widayat; Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan I.C.2 BPK, Ahdony Asfiansyah; dan Kepala Sekretariat AKN V BPK, Wahyu Tri Handoko. Kesaksian mereka diarahkan pada alur perubahan temuan auditor.
Bagi sistem pengawasan Indonesia, perkara ini menyorot rapuhnya independensi audit negara. Opini WTP kerap dijadikan prestasi pemda, padahal bisa lahir dari rekayasa. Kepercayaan publik terhadap BPK sebagai lembaga pemeriksa tertinggi terancam bila dugaan ini terbukti di persidangan.
Dampaknya melampaui Muara Enim. Banyak daerah berlomba mempertahankan WTP demi transfer daerah dan politik elektoral. Bila jalur suap memengaruhi opini, risiko salah alokasi anggaran membengkak. Masyarakat pun menanggung akibat dari laporan keuangan yang tidak sesungguhnya wajar.
Budi Prasetyo menegaskan pemeriksaan Bobby memperkuat bukti elektronik dari kediamannya. "Penyidik mengonfirmasi berkaitan dengan pihak swasta saudara AG yang kemudian bisa memiliki akses ataupun kendali di dalam dugaan pengaturan audit," ucapnya. Pernyataan itu menunjukkan peran aktor non-pejabat dalam menggerakkan proses audit.
Sementara itu, Bobby usai diperiksa menyatakan semua telah disampaikan ke penyidik. Ia tidak membantah pemeriksaan terkait temuan Muara Enim. Sikap itu berbeda dengan rumor konflik kelembagaan, karena KPK menekankan koordinasi dengan BPK berjalan.
Penyidikan diproyeksikan meluas ke rantai perintah di BPK. Dokumen perubahan opini dan arahan pusat jadi kunci membongkar struktur dugaan korupsi. Jika unsur pimpinan terlibat, reformasi tata kelola audit negara tak bisa ditunda.
Ke depan, KPK perlu memastikan sistem informasi audit BPK kebal intervensi. Transparansi kertas kerja pemeriksaan secara digital dapat jadi langkah pencegahan. Tanpa itu, opini WTP tetap rawan dijadikan komoditas politik daerah.