Posisi Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA kini berada di titik nadir setelah Chief Operating Officer (COO) FIFA, Kevin Lamour, resmi meninggalkan organisasi tersebut pada 17 Agustus 2026. Kepergian Lamour menjadi puncak ketegangan internal yang dipicu oleh rencana kontroversial Infantino untuk menjual hak komersial Piala Dunia kepada pihak ketiga.
Lamour, yang bergabung dengan jajaran pimpinan senior FIFA pada November 2024, secara terbuka melontarkan kritik pedas bulan lalu. Ia menyebut staf FIFA telah dikelabui terkait rencana tersebut dan menuding bahwa proyek itu hanyalah ambisi pribadi Infantino yang merasa dirinya sebagai representasi tunggal dari organisasi sepak bola dunia tersebut.
Ketegangan ini berawal dari proposal Infantino untuk membentuk anak perusahaan senilai 20 miliar dolar AS. Rencana itu melibatkan penjualan 20 persen saham kepada investor ekuitas swasta dengan target penggalangan dana sebesar 4,2 miliar dolar AS. Proposal tersebut memicu gelombang protes dari kalangan internal, termasuk pengunduran diri Carlos Cordeiro, penasihat senior FIFA yang menyebut kesepakatan tersebut sangat merugikan sepak bola.
Meski Infantino akhirnya menarik proposal tersebut, keretakan di dalam tubuh FIFA tidak kunjung mereda. Rencana pemilihan presiden FIFA untuk periode keempat pada Maret 2027 yang sebelumnya diprediksi berjalan mulus, kini menghadapi tantangan serius. Konfederasi besar seperti UEFA, AFC, dan CONCACAF secara terbuka menyatakan oposisi terhadap kepemimpinan Infantino.
Kritik tajam tidak hanya datang dari internal, tetapi juga organisasi pengawas hak asasi manusia, FairSquare. Mereka telah mengirimkan surat resmi kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA (GACC) untuk mendesak agar Infantino dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali. FairSquare menilai masa jabatan Infantino sudah melampaui batas yang diatur dalam aturan main organisasi.
Infantino sebelumnya berhasil meloloskan argumen pada 2022 bahwa masa jabatan pertamanya (2016-2019) tidak dihitung dalam batas tiga periode karena dianggap sebagai kelanjutan mandat yang terputus. Namun, Miguel Maduro, mantan kepala Komite Tata Kelola Independen FIFA, menegaskan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap prinsip reformasi 2016 yang bertujuan membatasi kekuasaan presiden.
Bagi industri sepak bola Indonesia, konflik ini memberikan sinyal penting mengenai stabilitas tata kelola global. Sebagai salah satu anggota aktif FIFA, Indonesia sangat bergantung pada integritas kebijakan yang dikeluarkan pusat. Kekacauan di markas besar FIFA dapat memengaruhi arah kebijakan pengembangan sepak bola nasional, terutama terkait dukungan teknis dan pendanaan program-program FIFA yang selama ini mengalir ke tanah air.
Situasi ini juga menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan olahraga di Indonesia mengenai pentingnya transparansi manajemen. Ketika sebuah organisasi olahraga global terjebak dalam kepentingan privat, dampaknya akan terasa hingga ke tingkat akar rumput. Ketidakpastian kepemimpinan di tingkat dunia berisiko menghambat implementasi agenda sepak bola global yang seharusnya inklusif.
Dalam pernyataan resminya, juru bicara FIFA hanya menyampaikan apresiasi atas dua tahun masa kerja Lamour tanpa memberikan komentar lebih lanjut mengenai polemik internal yang terjadi. Sikap tertutup FIFA ini justru semakin mempertegas kesan bahwa terdapat masalah struktural yang mendalam di balik layar organisasi tersebut.
Sementara itu, tekanan dari UEFA, AFC, dan CONCACAF untuk melakukan peninjauan independen terhadap perilaku Infantino semakin menguat. Sumber internal menyebutkan bahwa tiga konfederasi tersebut melihat langkah ini sebagai pintu keluar terhormat bagi Infantino untuk mundur sebelum situasi menjadi lebih tidak terkendali.
Melihat perkembangan ini, masa depan Infantino akan ditentukan oleh bagaimana ia merespons desakan dari komite tata kelola. Jika aturan masa jabatan ditegakkan secara ketat sesuai semangat reformasi 2016, maka era kepemimpinan Infantino kemungkinan besar akan berakhir pada 2027.
Ke depan, dunia sepak bola akan menyaksikan pertarungan hukum dan politik yang krusial. Keputusan GACC atas laporan FairSquare akan menjadi penentu apakah FIFA akan kembali ke jalur reformasi atau justru terjebak dalam cengkeraman kekuasaan satu orang yang dianggap berbahaya bagi masa depan olahraga paling populer di dunia ini.