Jared Kushner, menantu sekaligus utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, datang ke Israel pada Senin (17/8) dengan misi tunggal: memaksa Benjamin Netanyahu menerima kerangka perdamaian Gaza yang disepakati Dewan Perdamaian (BoP). Pertemuan itu berlangsung di Yerusalem, namun berakhir tanpa terobosan. Netanyahu tetap menolak poin-poin kunci kesepakatan, terutama yang soal penarikan pasukan dan rekonstruksi tanpa prasyarat demiliterisasi penuh Hamas.
Kushner menilai kesepakatan itu justru menguntungkan Israel. Jika Hamas benar-benar menyerahkan senjata dan jaringan terowongan secara sukarela dalam dua hingga tiga bulan ke depan, ancaman keamanan strategis yang menghantui Israel selama bertahun-tahun akan hilang. "Itu pencapaian yang hampir tak terbayangkan," ujarnya dalam wawancara Fox News yang dikutip Al Jazeera. Namun logika itu tidak membuahkan hasil. Netanyahu, yang sejak awal menentang kesepakatan itu, tidak bergeser.
Kesepakatan Gaza dirilis BoP beberapa bulan lalu sebagai upaya mengakhiri siklus kekerasan yang melanda wilayah itu sejak Oktober 2023. Isi utamanya: Hamas melucuti senjata, Israel menarik pasukan, dan gencatan senjata permanen diberlakukan diikuti rekonstruksi masif. Hamas telah menyatakan siap melucuti senjata, namun menegaskan tidak akan melakukannya selama Israel masih menggempur Gaza dan pasukan Zionis belum mundur total. Israel menolak mentah-mentah, menganggap penarikan pasukan sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya sama dengan menyerahkan keamanan.
Ketegangan ini sudah berlangsung lama. Sejak gencatan senjata sementara diberlakukan November lalu, Israel melancarkan serangan hampir harian ke Gaza. Data paling terbaru mencatat 1.265 orang tewas dalam operasi pasca-gencatan senjata itu. Sejak awal perang, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas, ratusan ribu rumah dan fasilitas umum hancur, serta jutaan orang terpaksa mengungsi. Angka-angka ini membuat tekanan internasional semakin berat, namun Netanyahu tetap pada posisinya: keamanan Israel tidak bisa ditawar.
Di hadapan kamera, Kushner mengirim pesan keras. "Jika mereka tidak menindaklanjuti komitmen mereka sekarang, semua orang akan melihat bahwa mereka tidak tulus dalam hal perdamaian," imbuh dia. Ia juga menegaskan administrasi Trump tidak akan mengizinkan dana rekonstruksi mengalir ke Gaza sebelum proses demiliterisasi selesai. "Kami punya rencana membangun kembali Gaza, tetapi kami tak akan mengizinkan Gaza kembali sampai demiliterisasi terjadi," tegas menantu Trump itu. Posisi ini sejalan dengan keinginan Israel, namun justru memperkuat argumen Hamas bahwa Israel dan AS tidak serius ingin perdamaian adil.
Analis keamanan Timur Tengah menilai kedatangan Kushner mencerminkan kekecewaan Washington atas ketidakmampuan Netanyahu mengelola pasca-perang. Trump, yang akan kembali ke Kantor Oval Januari depan, ingin menampilkan capaian diplomatik besar: perdamaian Timur Tengah yang gagal dicapai presiden sebelumnya. Namun Netanyahu, yang berkoalisi dengan partai ultranationalis, takut basis pendukungnya akan runtuh jika terlihat mengalah pada Hamas. Dilema politik domestik Israel menjadi hambatan utama.
Sementara itu, kondisi humaniter di Gaza semakin parah. Badan-badan PBB melaporkan sistem kesehatan runtut total, kekurangan air bersih dan makanan kronis, serta wabah penyakit menular. Jutaan pengungsi hidup di tenda-tenda rakitan di area yang ditetapkan Israel sebagai "zona aman" namun tetap digempa. Setiap hari keterlambatan kesepakatan berarti nyawa lebih banyak hilang. Tekanan ini seharusnya mendorong kedua belah pihak ke meja mufakat, tapi kepercayaan sudah hancur total.
Di sisi AS, Kushner berusaha menyeimbangkan. Ia menegaskan Washington tidak akan membatasi hak Israel membela diri jika ada ancaman mendadak. Pernyataan ini ditujukan menenangkan kekhawatiran Israel soal keamanan jangka panjang. Namun bagi Hamas dan negara-negara Arab pemoderat seperti Qatar dan Mesir yang jadi mediator, frasa "hak membela diri" itu justru dibaca sebagai lisensi bagi Israel untuk terus menyerang tanpa batas.
Kedatangan Kushner juga menandai pergeseran peran AS. Jika era Biden cenderung menggunakan tekanan di balik layar, tim Trump memilih konfrontasi terbuka. Kushner tidak ragu mengancam Netanyahu secara publik: dunia akan menilai ketulusan Israel. Strategi ini berisiko. Netanyahu dikenal tahan tekanan dan pandai memainkan politik domestik AS, termasuk dukungan dari fraksi Pro-Israel di Kongres. Jika Trump nanti menarik dukungan militernya, Netanyahu bisa saja berbalik menuding AS sebagai yang mengkhianati Israel.
Masa depan kesepakatan Gaza kini bergantung pada tiga faktor. Pertama, apakah Hamas benar-benar mau melucuti senjata tanpa jaminan penarikan pasukan Israel. Kedua, apakah Netanyahu sanggup mengorbankan koalisi demi perdamaian. Ketiga, apakah Trump akan benar-benar memaksa Israel dengan cara yang tidak dilakukan presiden sebelumnya: mengancam pemotongan bantuan militer. Tanpa tekanan nyata dari Washington, siklus tolak-menolak ini bisa berlanjut bertahun-tahun.
Bagi Indonesia, eskalasi ini bukan sekadar berita jauh. Sebagai negara Muslim terbesar dan anggota aktif OIC, Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara dan mengutuk agresi Israel. Ribuan warga Indonesia bekerja di Timur Tengah, termasuk di zona konflik. Lebih jauh, ketidakstabilan Gaza memengaruhi harga minyak, rantai pasokan global, dan geopolitik Asia Tenggara di mana China dan AS bersaing pengaruh. Perdamaian di Gaza bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga stabilitas ekonomi dunia yang langsung terasa di pasar tradisional hingga pom bensin di Jakarta.