Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan 217 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 guna merehabilitasi rumah warga berpenghasilan rendah yang tengah menjalani pengobatan tuberkulosis (TBC). Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan program tersebut menjadi bagian dari intervensi lintas sektor untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut melalui penyediaan hunian yang lebih sehat.
Bantuan ini menyasar rumah tidak layak huni milik kelompok rentan yang secara medis membutuhkan lingkungan tinggal bersih demi mempercepat pemulihan. Penyediaan rumah sehat dinilai krusial karena kondisi fisik tempat tinggal yang buruk kerap memperparah gejala dan memicu penularan dalam satu keluarga.
TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat serius di Lampung. Data Dinas Kesehatan Lampung Selatan mencatat 823 kasus selama Januari hingga Juni 2023, gambaran bahwa beban penyakit ini tersebar luas di berbagai kabupaten. Faktor hunian padat dan ventilasi buruk mempercepat penyebaran kuman Mycobacterium tuberculosis di dalam rumah.
Keterlambatan penanganan TBC tidak sekadar soal kesehatan. Produktivitas penderita anjlok dan beban ekonomi keluarga bertambah berat ketika pencari nafkah utama sakit dalam waktu lama. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memandang perbaikan rumah sebagai investasi kesehatan sekaligus perlindungan sosial.
Selain BSPS, Wagub menekankan pentingnya perluasan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah pasien. Upaya ini dirancang memutus rantai penularan sejak dini sebelum anggota keluarga lain ikut terinfeksi. Pendekatan preventif dinilai lebih hemat daripada pengobatan jangka panjang.
Pembentukan Desa Siaga TBC juga digenjot sebagai sistem kewaspadaan dini di level paling bawah. Hingga saat ini, 252 desa di Lampung telah memiliki surat keputusan sebagai Desa Siaga TBC. Satu pengecualian ada di Tulang Bawang Barat yang belum menetapkan satupun desa dengan status tersebut.
Tulang Bawang Barat justru mencatat keberhasilan pengobatan tinggi, namun lemah di sisi penemuan kasus. Treatment Success Rate (TSR) daerah itu mencapai 94 persen untuk pasien TBC sensitif obat dan 100 persen untuk TBC resisten obat. Sayangnya, Case Notification Rate (CNR) baru 15 persen atau 120 kasus dari estimasi 826 kasus, salah satu yang terendah di tingkat nasional.
Kesenjangan antara keberhasilan pengobatan dan rendahnya penemuan kasus menunjukkan masalah utama ada pada diagnosis dini. Banyak penderita belum teridentifikasi sehingga terus menularkan penyakit di lingkungannya. Tanpa pelacakan aktif, target eliminasi TBC 2030 sulit tercapai.
Jihan Nurlela meminta Pemkab Tulang Bawang Barat bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi menyusun micro planning hingga puskesmas. Pemetaan sasaran rinci dan pemantauan berkala pada Juli–November 2026 diharapkan memperkuat Active Case Finding. Langkah ini sekaligus menutup celah pelaporan yang selama ini terbuka.
Komunitas seperti ILS di Lampung turut membantu petugas melakukan jemput bola kasus TBC. Di sisi lain, pemeriksaan massal juga menyentuh institusi seperti Rutan Bandarlampung dengan 1.205 narapidana menjalani skrining. Kolaborasi multipihak menjadi kunci karena TBC tidak mengenal batas wilayah administratif.
Ke depan, alokasi BSPS untuk pasien TBC dapat menjadi model intervensi terpadu antarsektor di provinsi lain. Perbaikan hunian ditambah pelacakan aktif dan terapi pencegahan berpotensi menurunkan angka penularan secara signifikan. Lampung memberi contoh bahwa penanganan TBC membutuhkan strategi di luar fasilitas kesehatan.
Program serupa layak dievaluasi secara berkesinambungan agar tepat sasaran dan tidak sekadar menyelesaikan persoalan fisik rumah. Data SITB harus diperbaiki agar setiap rupiah anggaran terserap untuk warga yang benar-benar membutuhkan pengobatan sekaligus tempat tinggal layak.