Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil meredam polemik penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu bara melalui keputusan pelimpahan perkara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Penilaian ini disampaikan Boyamin di Jakarta, Minggu (12/7/2026), menyoroti pentingnya kepemimpinan presiden dalam mengoordinasikan lembaga penegak hukum agar proses hukum berjalan dalam koridor yang tepat.
"Tindakan presiden ini menurut saya adalah tindakan elegan menjadikan semua lembaga-lembaga di bawah kendali beliau supaya tidak liar dan sebagainya," ujar Boyamin. Menurutnya, intervensi presiden menunjukkan kapasitas manajemen pemerintahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan yang kerap menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelimpahan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung dinilai akan memudahkan penyidik dalam mengungkap keterlibatan oknum internal kejaksaan tanpa rasa takut atau terhalang.
Polemik ini bermula ketika Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri pada 6 Juli 2026 mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode 2018—2026. Kasus ini melibatkan kerugian negara yang diduga mencapai triliunan rupiah, mengingat batu bara merupakan komoditas strategis untuk ketahanan energi nasional. Penggeledahan massal kemudian dilaksanakan pada 8 Juli 2026 di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sentul, Kabupaten Bogor, yang juga mencakup dugaan korupsi di PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020—2025 serta kasus pencucian uang penyelesaian utang PT CBS ke PT KNI.
Kejutan publik terjadi ketika Febrie Adriansyah, yang saat itu masih menjabat Jampidsus, mengakui rumahnya di Sentul menjadi objek geledah Polri melalui konferensi pers pada 10 Juli 2026. Keesokan harinya, 11 Juli 2026 dini hari, Kejaksaan Agung mengumumkan pengunduran diri Febrie yang telah diterima Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pada hari yang sama, Kortastipidkor Polri menetapkan dua tersangka, termasuk Febrie, dan secara tiba-tiba memutuskan melimpahkan penanganan ketiga perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Langkah ini diinterpretasi sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo yang pada kesempatan terpisah meminta pejabat militer, polisi, dan jaksa untuk introspeksi diri.
Analisis MAKI menyoroti bahwa pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung bukan sekadar prosedur administratif, melainkan keputusan strategis untuk meminimalkan kesan persaingan institusional yang selama ini melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Sejauh ini, tumpang tindih kewenangan antara Polri dan Kejaksaan sering dimanfaatkan tersangka korupsi untuk melarikan diri atau memanipulasi proses hukum. Dengan penyerahan ke Kejaksaan—lembaga yang constitutionally bertanggung jawab atas penuntutan—diharapkan proses penyidikan dapat berlangsung lebih fokus, terarah, dan bebas dari interferensi politik.
Boyamin menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo mencerminkan esensi fungsi kepemimpinan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia: mengelola, mengatur alur pemerintahan, dan mengoordinasikan pembantu-pembantunya termasuk Jaksa Agung dan Kapolri. Intervensi ini juga menjawab kebutuhan darurat akan restorasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, terutama setelah serangkaian kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi yang merusak citra lembaga negara.
Dari perspektif hukum tata negara, keputusan presiden ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, serta Pasal 15 ayat (1) yang memberinya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat negara. Meskipun kejaksaan dan polisi memiliki independensi operasional, koordinasi di tingkat strategis tetap berada di tangan presiden sebagai supreme commander. Langkah Prabowo menunjukkan bahwa independensi lembaga penegak hukum tidak berarti fragmentasi, melainkan sinergi di bawah koordinasi kepresidenan.
Ke depan, pengujian nyata bagi komitmen pemberantasan korupsi era Prabowo akan terlihat dari bagaimana Kejaksaan Agung memproses perkara yang dilimpahkan Polri ini. Masyarakat dan organisasi anti-korupsi seperti MAKI, ICW, dan Transparency International Indonesia akan memantau apakah penetapan tersangka baru, penggeledahan aset, dan penetapan barang bukti akan dilakukan secara transparan dan tanpa diskriminasi status jabatan. Kasus batu bara, Asabri, Jiwasraya, dan PT CBS-KNI menjadi batu uji (litmus test) apakah reformasi birokrasi dan penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo mampu menembus "benteng" oknum yang selama ini terlindung oleh kekuasaan struktural.