Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera untuk mempererat kolaborasi strategis. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang berlangsung di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8).
Kekompakan unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam merespons dinamika daerah yang mencakup sektor politik, hukum, keamanan, hingga akselerasi pembangunan. Tito menekankan bahwa setiap elemen dalam forum ini memiliki otoritas dan kekuatan unik yang akan jauh lebih efektif jika diintegrasikan secara sistematis di bawah koordinasi yang solid.
Langkah ini diambil di tengah tantangan global dan nasional yang menuntut ketangkasan pemerintah daerah. Tito menyadari bahwa membangun sinergi di lapangan sering kali terhambat oleh perbedaan tugas, wewenang, serta kepentingan sektoral masing-masing lembaga. Oleh sebab itu, ia mendorong agar komunikasi tidak lagi dilakukan secara insidental, melainkan melalui rapat berkala setiap satu hingga dua bulan.
Pertemuan informal juga dianggap penting untuk mencairkan ketegangan dan membangun kepercayaan antarpimpinan. Hubungan yang harmonis di tingkat Forkopimda terbukti menjadi katalisator bagi percepatan penyelesaian persoalan daerah. Sebaliknya, disharmoni antarlembaga sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi program pembangunan nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam aspek ekonomi, Mendagri menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di angka 5,29 persen. Meskipun angka tersebut tergolong impresif, Tito mengingatkan bahwa performa ekonomi di setiap provinsi di Sumatera masih menunjukkan variasi yang cukup tajam.
Provinsi Kepulauan Riau dan Lampung menjadi sorotan positif karena mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Bagi daerah lain yang belum mencapai target serupa, Tito meminta agar seluruh unsur Forkopimda turun tangan mengawal belanja pemerintah agar lebih efektif dan menyentuh sektor-sektor produktif secara langsung.
Stabilitas harga barang dan jasa, khususnya komoditas pangan, menjadi fokus krusial yang tidak bisa diabaikan. Inflasi yang tidak terkendali, menurut Tito, memiliki korelasi langsung dengan tingkat keamanan dan stabilitas politik di wilayah tersebut. Jika harga kebutuhan pokok melonjak, ketentraman masyarakat akan terganggu, yang pada akhirnya akan memicu instabilitas di berbagai sektor.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendesak agar pengendalian inflasi dilakukan secara kolektif. Beban ini tidak boleh hanya bertumpu pada pundak kepala daerah saja, melainkan harus melibatkan seluruh elemen Forkopimda melalui langkah-langkah konkret yang disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing.
Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam rapat tersebut menunjukkan betapa krusialnya koordinasi lintas kementerian dalam menjaga kondusivitas daerah. Sinergi ini diharapkan menjadi standar operasional bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadapi tahun-tahun ke depan yang dipenuhi ketidakpastian ekonomi global.
Di masa mendatang, efektivitas birokrasi daerah akan sangat bergantung pada kemampuan Forkopimda dalam mengidentifikasi masalah spesifik secara dini. Pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri atau sektoral sudah tidak relevan lagi di era yang menuntut kecepatan dan ketepatan solusi.
Transformasi pola kerja Forkopimda dari yang bersifat administratif menjadi kolaboratif-proaktif menjadi proyeksi jangka panjang Kemendagri. Dengan soliditas yang terjaga, pemerintah daerah diharapkan lebih tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi sekaligus menjaga ketertiban sosial agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Pada akhirnya, kesuksesan pembangunan di Sumatera bukan sekadar angka statistik, melainkan tentang bagaimana setiap elemen pimpinan daerah mampu bersatu padu memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga global dan dinamika keamanan nasional.