Tepat 60 tahun silam, China memulai babak paling kelam dalam sejarah modernnya melalui Revolusi Kebudayaan yang digagas Mao Zedong. Gerakan yang berlangsung sepanjang 1966 hingga 1976 ini dirancang untuk menghapus pengaruh kapitalisme serta tradisi lama, namun justru berakhir dengan kekacauan sosial, kerusakan masif, dan trauma mendalam bagi jutaan rakyatnya.
Pemerintah China saat ini memilih untuk mengunci rapat memori tersebut. Sejak peringatan 50 tahun gerakan ini pada 2016, Beijing secara resmi menyatakan bahwa Revolusi Kebudayaan adalah kesalahan besar yang tidak boleh terulang kembali. Narasi sejarah di sekolah-sekolah pun dibuat sangat minimalis, menghindari pembahasan mendalam mengenai kekerasan sistematis yang sempat melanda negeri tersebut.
Latar belakang gerakan ini berakar pada ambisi Mao untuk mempertahankan ideologi komunis murni. Sebelum Revolusi Kebudayaan, Mao sempat meluncurkan program 'Lompatan Jauh Ke Depan' pada 1958. Targetnya sangat ambisius: mengubah ekonomi agraris China menjadi kekuatan industri modern dalam waktu singkat. Namun, kebijakan tersebut justru memicu bencana kelaparan hebat yang menelan korban jiwa dalam jumlah sangat besar.
Menariknya, di tengah keterpurukan ekonomi dan krisis pangan, citra Mao justru tetap terjaga. Rakyat saat itu cenderung menyalahkan para bawahannya, bukan sang pemimpin. Fenomena ini didukung oleh tradisi kekaisaran lama yang menganggap kaisar tidak pernah salah, melainkan hanya disesatkan oleh para penasihat atau pejabat istana yang korup.
Dokter pribadi Mao, Li Zhi Shui, dalam catatannya mengungkap bagaimana rakyat tetap menyambut Mao dengan gegap gempita setiap kali ia melakukan inspeksi mendadak ke daerah-daerah. Pemujaan kultus individu ini membuat Mao merasa posisinya tak tergoyahkan. Setiap tepuk tangan dan teriakan 'Hidup Ketua Mao' menjadi legitimasi bagi sang pemimpin untuk terus menjalankan kebijakan radikalnya.
Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini memberikan refleksi penting tentang bahaya kultus individu dalam kepemimpinan nasional. Sejarah membuktikan bahwa ketika sebuah sistem politik menutup ruang kritik terhadap pemimpin tertinggi, risiko terjadinya kebijakan yang salah arah menjadi jauh lebih besar. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam mengelola transisi kekuasaan dan pendewasaan demokrasi yang sangat berbeda jalurnya dengan China.
Dampak dari Revolusi Kebudayaan tidak hanya terbatas pada sektor politik, tetapi juga melumpuhkan sektor pendidikan dan kebudayaan selama satu dekade. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pelajaran ini menegaskan pentingnya menjaga stabilitas tanpa harus mengorbankan hak asasi atau mematikan nalar kritis masyarakat. Keamanan nasional memang krusial, namun tidak boleh menjadi alat untuk membungkam sejarah.
Secara ekonomi, China saat ini telah bertransformasi menjadi raksasa dunia yang sangat pragmatis. Perubahan arah kebijakan pasca-Mao, terutama sejak era reformasi ekonomi, membawa China keluar dari isolasi ideologis. Pengalaman pahit di masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi Beijing untuk lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada terus-menerus terjebak dalam pertentangan ideologi ekstrem.
Sejarawan internasional sering menyoroti bahwa Beijing sengaja membatasi akses informasi terkait era Mao untuk menjaga stabilitas legitimasi Partai Komunis. Dengan menghapus memori kolektif tentang kegagalan masa lalu, pemerintah merasa lebih mudah untuk mengarahkan fokus rakyat pada pencapaian modernisasi saat ini. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk mencegah perpecahan internal.
Ke depan, tren politik di China kemungkinan besar masih akan tetap tertutup terkait pembahasan sejarah sensitif. Pemerintah Beijing tampaknya telah menetapkan bahwa narasi tentang 'kesalahan masa lalu' cukup disampaikan secara tersirat tanpa harus membuka ruang perdebatan publik yang luas. Hal ini memastikan fokus utama tetap tertuju pada stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi di bawah kendali penuh partai.
Sebagai pengamat, kita melihat bahwa negara-negara besar memang memiliki cara unik dalam berdamai dengan sejarah kelamnya. Sementara banyak negara Barat memilih untuk membuka arsip dan melakukan rekonsiliasi terbuka, model China adalah dengan melakukan 'amnesia kolektif' yang diatur oleh negara. Ini adalah pelajaran sosiopolitik yang nyata bagi negara lain di kawasan Asia.
Pada akhirnya, kematian Mao pada 9 September 1976 menjadi titik balik yang menghentikan kekacauan tersebut. Tidak ada pemimpin China setelahnya yang berani melanjutkan eksperimen radikal serupa. Revolusi Kebudayaan kini hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah, sebuah pengingat bahwa ambisi besar tanpa kendali yang akuntabel hanya akan membawa kehancuran.