Menteri Keuangan China, Lan Foan, menegaskan posisi krusial forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) sebagai katalis utama dalam menavigasi ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Dalam pertemuan para menteri keuangan APEC yang berlangsung di Hong Kong pada Selasa (20/10), Lan menekankan bahwa 21 negara anggota forum ini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah eskalasi konflik geopolitik yang terus membayangi pasar internasional.
Menurut Lan, dinamika ekonomi global sedang mengalami transformasi cepat yang menuntut respons kolektif dari negara-negara lingkar Pasifik. Ia secara spesifik mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Amerika Serikat, Jepang, Rusia, serta negara anggota lainnya untuk meredam dampak negatif dari perpecahan ekonomi global. Baginya, ketergantungan antarnegara dalam rantai pasok global membuat isolasi ekonomi menjadi opsi yang kontraproduktif.
Latar belakang seruan ini tidak lepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan moneter ketat di banyak negara maju dan fragmentasi perdagangan. China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, merasa perlu memobilisasi kekuatan kolektif APEC untuk menciptakan jaring pengaman ekonomi yang lebih resilien. Ketegangan geopolitik yang memuncak telah menciptakan ketidakpastian investasi, yang secara langsung mengancam arus perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.
Selain stabilitas makroekonomi, Lan menyoroti pentingnya adopsi teknologi masa depan sebagai mesin penggerak baru. Ia mendesak pemerintah di kawasan untuk bekerja sama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), akselerasi ekonomi digital, dan transisi ke sektor ekonomi hijau. Sektor-sektor ini dinilai sebagai sumber pertumbuhan baru yang mampu menggantikan model ekonomi tradisional yang mulai mencapai titik jenuh.
Komitmen Beijing untuk terus melakukan reformasi ekonomi komprehensif menjadi sinyal penting di tengah tantangan ini. Meskipun Lan tidak memberikan rincian teknis mengenai reformasi tersebut, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa China tetap terbuka untuk integrasi ekonomi yang lebih dalam. Hal ini menjadi krusial mengingat China merupakan mitra dagang utama bagi hampir seluruh negara anggota APEC, termasuk Indonesia.
Bagi Indonesia, seruan ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Sebagai salah satu pemain kunci di APEC, Indonesia tengah berupaya menyeimbangkan kebijakan ekonomi di tengah persaingan teknologi antara dua kekuatan besar. Fokus pada ekonomi digital dan sektor hijau yang diangkat oleh Lan sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional yang sedang digalakkan pemerintah Indonesia melalui hilirisasi dan digitalisasi UMKM.
Namun, tantangan bagi Indonesia terletak pada kesiapan infrastruktur digital dan adopsi AI yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara maju di kawasan. Kolaborasi yang diusulkan oleh Lan dapat menjadi pintu masuk bagi pertukaran teknologi dan investasi asing, asalkan Indonesia mampu menjaga posisi netral dan menarik dalam pergaulan ekonomi global. Dampak nyata dari pertemuan ini bagi pelaku bisnis domestik adalah potensi terbukanya akses pasar yang lebih luas jika standar ekonomi digital di kawasan dapat diselaraskan.
Jika dibandingkan dengan situasi domestik, dorongan untuk beralih ke ekonomi hijau di forum APEC menuntut Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah harus segera dikurangi dengan beralih ke produk bernilai tambah tinggi yang ramah lingkungan. Hal ini senada dengan tuntutan pasar global yang kini semakin selektif terhadap produk dengan jejak karbon rendah.
Dalam paparannya, Lan Foan secara implisit mengakui bahwa tantangan global saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Ia menempatkan APEC sebagai platform utama untuk koordinasi kebijakan fiskal yang lebih harmonis. Pandangan ini didukung oleh banyak delegasi yang hadir, yang menyadari bahwa fragmentasi ekonomi hanya akan merugikan semua pihak melalui kenaikan biaya logistik dan inflasi yang sulit dikendalikan.
Perspektif yang dibawa China dalam pertemuan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan investor. Dengan menekankan kerja sama di sektor AI dan teknologi hijau, China mencoba mengalihkan narasi dari persaingan geopolitik ke arah kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Langkah ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran pasar mengenai dampak jangka panjang dari perang dagang dan hambatan tarif.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa APEC akan semakin fokus pada standardisasi regulasi ekonomi digital. Hal ini mencakup aturan mengenai perlindungan data lintas batas, etika penggunaan AI, dan insentif untuk investasi hijau. Negara-negara yang mampu beradaptasi cepat dengan standar baru ini akan menjadi pemenang dalam peta persaingan ekonomi dekade berikutnya.
Sebagai langkah selanjutnya, para menteri keuangan APEC diharapkan akan merumuskan peta jalan konkret mengenai implementasi teknologi AI dalam sistem keuangan publik. Jika hal ini terwujud, kawasan Asia-Pasifik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan wilayah lain. Bagi Indonesia, partisipasi aktif dalam perumusan standar ini sangat menentukan posisi tawar bangsa di masa depan.