Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen kuat Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak. Dalam acara Peluncuran Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Jakarta, Senin, Maruarar mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan pro-rakyat telah diinstruksikan oleh Presiden hanya dalam waktu satu bulan masa jabatannya.
Salah satu terobosan signifikan yang disampaikan adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan ini dinilai sangat membantu meringankan beban finansial masyarakat kecil yang sebelumnya harus menanggung biaya administrasi yang cukup besar dalam proses kepemilikan rumah.
Selain itu, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo telah meningkatkan kuota rumah subsidi secara drastis dari 228 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada tahun ini. Langkah ini juga diiringi dengan kebijakan moneter yang mendukung, seperti penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen, serta pemberian insentif bunga rendah bagi pelaku UMKM.
Di sektor konstruksi dan renovasi rumah rakyat, pemerintah terus menggenjot realisasi perbaikan hunian tidak layak huni. Jika tahun lalu renovasi dilakukan terhadap 45 ribu unit, target tersebut kini ditingkatkan secara masif menjadi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Jakarta, anggaran renovasi rumah rakyat juga mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Maruarar juga mengapresiasi kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai kini lebih responsif dan pro-rakyat. Menurutnya, akses keuangan yang mudah bagi masyarakat kecil adalah kunci keberhasilan program ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menghindari hambatan birokrasi yang tidak perlu, atau apa yang ia sebut sebagai 'deep state', yang berpotensi menghambat visi pembangunan nasional.
Terakhir, pemerintah memastikan bahwa dukungan tidak hanya berhenti pada sektor perumahan, tetapi juga mencakup insentif pajak bagi pelaku usaha melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang manusiawi serta penguatan ekonomi akar rumput secara berkelanjutan.