Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua bukanlah pada besaran anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, kesuksesan kebijakan tersebut harus dilihat dari sejauh mana peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) terealisasi secara nyata di lapangan.
Dalam acara bimbingan teknis sosialisasi UU Otsus bagi anggota MRP Provinsi Papua Tengah di Nabire, Senin, Agustinus memaparkan bahwa indikator utama keberhasilan Otsus meliputi peningkatan kualitas hidup OAP, akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta terbukanya peluang kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, perlindungan hak ulayat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat menjadi pilar krusial yang harus diperhatikan.
Agustinus menekankan bahwa Otsus merupakan kebijakan konstitusional yang dirancang untuk memberikan keadilan, pengakuan, serta perlindungan terhadap kekhususan masyarakat Papua. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen negara yang efektif dalam mempercepat pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik.
Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Tengah diakui masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Kesenjangan infrastruktur, keterbatasan fasilitas layanan dasar, kondisi geografis yang menantang, hingga kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan yang harus segera diatasi melalui implementasi Otsus yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, MRP Papua Tengah menetapkan tiga prinsip utama dalam mengawal pelaksanaan Otsus, yakni keberpihakan kepada OAP, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pengelolaan dana Otsus yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Fokus utamanya bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat adat setempat.
Di sisi lain, Agustinus mengakui adanya kendala terkait keterbatasan kewenangan MRP yang terkadang membatasi ruang gerak lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi perlindungan hak-hak OAP secara optimal. Oleh karena itu, sosialisasi UU Otsus akan terus digencarkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru yang dapat menghambat kemajuan pembangunan di Papua Tengah.