Kemarahan negara-negara Teluk terhadap Washington telah mencapai titik puncak. Seorang pejabat senior dari salah satu monarki Teluk, yang memilih anonim, mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada The Washington Post: "Trump yang memulai perang ini, dan kamilah yang menanggung akibatnya." Pernyataan itu mencerminkan perasaan kolektif Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain yang selama berbulan-bulan menghadapi hujanan rudal dan drone dari Iran serta jaringan proksinya.
Puncak ketegangan terjadi setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Sejak saat itu, kepercayaan sekutu Teluk ke komitmen keamanan Washington mulai retak. Beberapa pejabat bahkan mulai mempertanyakan apakah kehadiran pangkalan militer AS berskala besar di wilayah mereka masih memberikan keuntungan strategis, atau justru menarik bahaya.
Seorang diplomat Barat yang bertugas di wilayah itu mengakui adanya pergeseran nuansa. "Dulu kehadiran pangkalan AS dianggap 'kejahatan yang tak terelakkan' — buruk tapi perlu. Kini, urgensinya mulai dipertanyakan," ujarnya. Frasa itu membuka tabir keraguan yang selama ini tertutup di balik protokol kerjasama pertahanan.
Latar belakang kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sejak awal 2025, Iran mempertajam doktrin "perang asimetris" dengan mengandalkan milisi proksi di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon untuk menyerang kepentingan AS dan sekutunya. Negara-negara Teluk, dengan infrastruktur minyak dan pelabuhan vital di pesisir, menjadi sasaran paling rentan. Ribuan rudal balistik dan drone murah telah menembus sistem pertahanan udara yang dibeli mahal dari Barat.
Di sisi lain, Trump berulang kali mengancam eskalasi militernya, lalu menarik ancaman tersebut dengan alasan adanya "kemajuan diplomatik." Pola naik-turun ini menciptakan ketidakpastian strategis yang merugikan perencanaan pertahanan jangka panjang negara-negara Teluk. Gedung Putih menafikan adanya gesekan, mengklaim Trump memiliki "hubungan luar biasa" dengan semua mitra Teluk dan komunikasi rutin berlangsung lancar. Namun realita di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Ketergantungan militer tetap jadi belenggu. Meski kecewa, negara-negara Teluk sulit melepaskan payung nuklir dan pasokan senjata canggih AS. Kontrak F-35, sistem THAAD, dan berbagi intelijen real-time tidak bisa digantikan instan oleh alternatif Rusia atau China. Inilah dilemma strategis: mereka marah, tapi terjebak.
Di tengah kekacauan, Iran dan Oman justru membuka saluran diplomatik terpisah. Selama tiga bulan terakhir, keduanya berunding soal keamanan pelayaran di Selat Hormuz — saluran hidup 20% pasokan minyak global. Teheran menegaskan: normalisasi penuh hanya tercapai jika AS menghentikan aksi militer. Pendekatan bilateral ini menandakan negara Teluk mulai mencari jaminan keamanan sendiri, terpisah dari sumbu Washington.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar geopolitika jauh. Kita mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah. Ketidakstabilan Selat Hormuz berarti fluktuasi harga BBM dan inflasi impor. Selain itu, ribuan TKI di Arab Saudi, UAE, dan Qatar beroperasi di zona rentan konflik proksi. Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia harus siap mengantisipasi skenario eskalasi yang mengganggu aliran energi dan keamanan WNI.
Analis keamanan regional menilai, tren ke depan akan mengarah pada "hedging" ganda: negara Teluk tetap mempertahankan aliansi formal dengan AS, tapi memperdalam dialog keamanan dengan Iran, Turki, bahkan Rusia dan China. Arab Saudi sudah normalisasi hubungan dengan Iran bermediator China sejak Maret 2023; perang saat ini menguji ketahanan rekonsiliasi itu.
Langkah selanjutnya yang dipantau: apakah Trump akan memaksakan perang total sebelum pemilu AS, atau justru mencari deal cepat dengan Iran untuk menenangkan pasar minyak. Keputusan di Washington akan menentukan apakah pangkalan-pangkalan di Al-Udeid, Al-Dhafra, dan Isa Air Base tetap aset strategis — atau beban yang dipikul negara Teluk sendirian.