Keputusan tegas Benjamin Netanyahu itu disampaikan dalam rapat kabinet Israel. Penolakan ini secara langsung menggagalkan roadmap yang diumumkan akhir Juli lalu oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin AS. Rencana tersebut sebelumnya sempat disetujui oleh Hamas sebagai kerangka pelucutan senjata bertahap.
Dokumen 15 poin itu mencakup serangkaian langkah kompleks. Intinya, Hamas dan faksi bersenjata lainnya harus menyerahkan seluruh senjata kepada Komite Nasional Palestina yang baru. Sebagai gantinya, Israel wajib menarik pasukannya seiring berjalannya proses pelucutan senjata tersebut.
Namun, Netanyahu kini memperkeras sikapnya. Tekanan dari basis pendukung menjelang pemilu Israel menjadi faktor kunci. Proposal Trump menuai kritik tajam di dalam negeri Israel, sehingga Netanyahu memilih untuk tidak ambil risiko secara politik.
Rencana Trump sendiri sangat rinci. Poin pertama menegaskan kembali komitmen terhadap "Rencana Komprehensif" Trump dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Poin-poin selanjutnya mengatur mekanisme penyerahan seluruh fungsi pemerintahan sipil dan keamanan Gaza kepada sebuah komite administrasi nasional (NCAG).
Aspek krusial lainnya adalah pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara. ISF dikerahkan untuk memisahkan pasukan Israel dari wilayah yang dikuasai NCAG, tetapi secara eksplisit tidak diberi wewenang untuk misi kepolisian terhadap masyarakat Palestina. Prinsip "Satu Otoritas, Satu Hukum, Satu Senjata" juga menjadi fondasi tata kelola Gaza di masa depan menurut rencana ini.
Penolakan Netanyahu menciptakan kebuntuan baru dalam diplomasi Timur Tengah. Rencana yang telah mendapat lampu hijau dari Hamas kini mentok di hadapan penolakan Israel sendiri. Sikap Israel ini menegaskan bahwa mereka menempatkan keamanan militer dan pemusnahan Hamas sebagai syarat mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan.
Bagi masyarakat Indonesia, berita ini memiliki resonansi yang kuat. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki perhatian historis yang mendalam terhadap konflik Israel-Palestina. Sikap tegas pemerintah Israel dalam menolak jalan damai yang melibatkan konsesi dapat memicu gelombang solidaritas dan kritik publik di Tanah Air.
Dampaknya melampaui isu kemanusiaan semata. Kebuntuan perdamaian berpotensi memperpanjang konflik, yang dapat mengganggu stabilitas pasokan energi global. Indonesia, sebagai importir minyak mentah, sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak yang sering kali dipengaruhi oleh ketegangan di kawasan Teluk Persia.
Dari perspektif kebijakan luar negeri, situasi ini menguji posisi Indonesia. Konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomatik akan kembali diuji. Pemerintah Indonesia kemungkinan akan memperkuat seruan bagi penyelesaian konflik melalui kerangka PBB dan dialog multilateral, alih-alih rencana unilateral seperti yang ditawarkan Washington.
Netanyahu dalam rapat kabinet menyatakan, "Israel menolak dokumen 15 poin tersebut." Penolakan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan cerminan dari переговоры yang sangat asimetris, di mana satu pihak merasa jaminan keamanannya belum sepenuhnya terakomodasi.
Langkah selanjutnya masih sangat tidak pasti. AS mungkin akan merevisi proposal atau mencoba menekan Israel untuk menerima beberapa poin utama. Namun, dengan pemilu Israel yang sudah di depan mata, manuver politik Netanyahu akan sangat ditentukan oleh koalisi sayap kanan di dalam negerinya.
Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi komunitas internasional bahwa proses perdamaian di Timur Tengah tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap rencana, sebagian pun didukung oleh faksi Palestina, akan gagal tanpa komitmen politik yang sungguh-sungguh dari semua pihak, terutama Israel. Keteguhan Netanyahu ini berpotensi memperpanjang masa transisi yang penuh ketidakpastian bagi Gaza.