Pada sore hari 6 Juli 2026, jagat maya Indonesia disapu gelombang unggahan yang membantah laporan investigasi Tempo mengenai dugaan penipuan oleh seorang pengaku agen intelijen Amerika Serikat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gelombang tersebut tidak muncul secara alami. Tim Cek Fakta Tempo bersama Monash Data and Democracy Research Hub menemukan pola gerakan terkoordinasi yang dimulai kurang dari satu jam setelah sebuah artikel di Kompasiana terbit.
Akun @epiiee118172 memelopori penyebaran dengan mencuit pada pukul 14:37 WIB, hanya beberapa menit setelah tulisan blog tersebut dipublikasikan pada 13:45. Cuitan itu menautkan artikel bertajuk “Meluruskan Fakta, Prabowo Ternyata Tak Pernah Tertipu Gustav Srivastava” sekaligus menyerukan tagar #HoaxPenipuanPresiden. Dalam tempo tiga jam, 55 akun lain merespons dengan 114 cuitan bernada serupa. Di platform Instagram, 21 akun memproduksi 44 unggahan dengan tagar yang sama hingga pukul 17:42 WIB.
Latar belakang kampanye penolakan ini bermula dari investigasi yang dirilis Tempo dan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pada 28 Juni 2026. Laporan tersebut mengungkap siasat Gaurav Srivastava, warga Amerika kelahiran India yang mengklaim diri sebagai petugas tidak resmi CIA. Dengan memanfaatkan topeng intelijen asing, ia membangun kedekatan dengan Prabowo sejak 2020, saat sang menteri pertahanan masih menjabat.
Jejak pertemuan keduanya terekam dalam berbagai dokumen dan foto. Prabowo melawat ke Washington pada Oktober 2020 usai undangan Srivastava, lalu bertemu Menteri Pertahanan AS Mark Esper. Dua narasumber Tempo yang hadir dalam agenda tersebut melihat keduanya duduk berdampingan di banyak sesi. Srivastava juga terlihat di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara saat Christopher Miller, Menteri Pertahanan AS yang baru, berkunjung Desember 2020.
Forum Ketahanan Global di Bali pada 2022 menjadi panggung lain bagi interaksi mereka. Srivastava bolak-balik menyambangi rumah Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor. Investigasi memeriksa surat elektronik, berkas pengadilan, dan wawancara belasan narasumber di dalam serta luar negeri sejak Februari 2026. Temuan itu memperlihatkan bagaimana seorang penipu global bisa menyelusup ke lingkar elite pertahanan Indonesia.
Munculnya operasi pengaruh di media sosial menunjukkan bahwa laporan jurnalisme investigatif kini dihadapi dengan mekanisme pembenturan narasi yang sistematis. Akun-akun pro-Prabowo dan TNI menyebarkan tiga format konten. Sebanyak 44 unggahan di X menanamkan tautan artikel Kompasiana yang ditulis oleh akun bernama Pak Be, seorang kontributor yang sejak Maret 2024 telah memproduksi 90 tulisan membela pemerintah.
Pola kedua berupa 55 unggahan infografis berisi pernyataan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Sirait. Poster tersebut berjudul “Kemenhan Bantah Ada Kontrak dengan Perusahaan Gaurav Srivastava, Penipu Global”. Pada pola ketiga, 11 unggahan video memuat latar Prabowo meninjau jet tempur dengan suara narator yang menyalin pernyataan Rico. Instagram didominasi format infografis dan video serupa.
Dampak dari koordinasi semacam ini merendahkan kualitas debat publik. Masyarakat awam sulit membedakan antara klarifikasi resmi dengan produksi massa yang digerakkan algoritma. Penggunaan data pemantauan dari Brandwatch dan kolaborasi dengan ThinkFi asal India memperlihatkan bahwa pelacakan jejaring membutuhkan instrumen profesional, bukan sekadar penilaian mata telanjang.
Narator dalam video tersebut menegaskan, “Jadi narasi Prabowo tertipu itu jelas tidak benar. Publik jangan tertipu dengan narasi yang tidak jelas.” Pernyataan itu merujuk pada letter of intent yang ditandatangani Kemenhan, yang disebut sebagai penjajakan biasa tanpa kontrak sah. Rico Sirait sebelumnya menuturkan bahwa setiap kerja sama diputuskan dengan hati-hati dan pengecekan latar belakang.
Di sisi lain, akun Pak Be menolak memberikan tanggapan saat Tempo meminta klarifikasi melalui layanan pesan Kompasiana. Akun @epiiee118172 memblokir akses pesan sehingga wawancara tidak bisa dilanjutkan. Keengganan membuka suara memperkuat indikasi bahwa aktor di balik unggahan tersebut beroperasi sebagai bagian dari jaringan, bukan individu independen.
Ke depan, tren operasi pengaruh akan semakin canggih seiring menyebarnya alat ekstraksi media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memperkuat deteksi dini terhadap tagar yang meledak dalam rentang pendek dengan pola akun kembar. Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang dikemas rapi namun berakar pada kepentingan tertentu.
Investigasi jurnalistik seperti milik Tempo dan OCCRP tetap menjadi pagar demokrasi. Namun, tanpa respons institusi yang memadai, narasi palsu dapat mengubah persepsi kolektif dalam hitungan jam. Indonesia memerlukan ekosistem verifikasi yang melibatkan universitas, platform, dan pers agar kebenaran tidak kalah cepat dari rekayasa.