Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah strategis dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan bahwa akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama daerah tersebut. Kunjungan kerja yang dilakukan pada Selasa, 14 Juli 2026, ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Kecamatan Plosoklaten menandai dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah bagi ratusan siswa baru. Kehadiran orang tua murid dalam kegiatan open house di gedung baru tersebut mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap program ini.
Program Sekolah Rakyat lahir dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan formal gratis. Mas Dhito, sapaan akrab bupati, menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sering kali terpaksa berhenti sekolah lantaran kendala ekonomi. Dengan sistem asrama yang membebaskan seluruh biaya, mereka kini mendapatkan kesempatan setara untuk mengejar cita-cita. Kabupaten Kediri sendiri sebenarnya telah memiliki pengalaman serupa melalui SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School yang dikelola pemda setempat.
Pengalaman mengelola boarding school tersebut menjadi modal penting saat pemerintah kabupaten diminta berkolaborasi dengan pusat dalam merealisasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan ini dirancang agar intervensi sosial dapat berjalan lebih terukur dan tepat sasaran. Anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan layak kini bisa menempuh jenjang sekolah tanpa membebani orang tua mereka secara finansial.
Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri tidak lagi terbatas pada jenjang SMA. Institusi ini kini menjangkau siswa SD dan SMP, dengan total 248 siswa baru yang terdiri atas 23 pelajar SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA. Angka ini menunjukkan perluasan intervensi pemerintah sejak usia dini untuk mencegah putus sekolah.
Keberadaan 99 siswa existing angkatan pertama yang duduk di kelas XI SMA semakin memperlihatkan kontinuitas program yang dirancang secara berkesinambungan. Dukungan nyata dari Pemkab Kediri berupa penyediaan lahan serta penempatan tenaga pendidik menjadi kunci operasional sekolah tersebut. Dinas Pendidikan setempat mengalokasikan 6 guru kelas SD, 1 guru PJOK, dan 13 guru SMP untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal di setiap jenjang.
Kebijakan pendidikan gratis berasrama ini membawa dampak signifikan bagi struktur ketahanan sosial di Kediri. Keluarga miskin ekstrem tidak hanya terbantu dari sisi biaya sekolah, tetapi juga mendapat pendampingan karakter bagi anak mereka. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat terbukti mampu mempercepat realisasi infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Mas Dhito menegaskan komitmen pengawalan program tersebut agar tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar menghasilkan output yang sukses. Indikator keberhasilan yang ditetapkan pun sangat konkret: anak-anak yang semula terancam putus sekolah harus mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, bahkan hingga perguruan tinggi. Target ini selaras dengan misi jangka panjang untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga penerima manfaat.
"Bagaimanapun pendidikan merupakan cara untuk memutus mata rantai kemiskinan," ucap Mas Dhito saat berdialog dengan orang tua siswa dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan, Pemkab Kediri dan Pemerintah Pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan mengenai keberlanjutan program yang membutuhkan anggaran besar.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri, Fadeli, mengapresiasi dukungan tersebut. "Terimakasih Mas Bup, kami telah disupport 6 guru kelas SD, kemudian 1 guru PJOK dan 13 guru SMP," kata Fadeli. Penambahan tenaga pengajar dari pemda setempat krusial mengingat jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahun ajaran baru.
Ke depan, kolaborasi antara Pemkab Kediri dan pemerintah pusat diproyeksikan menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kehadiran jajaran Forkopimda, PKK Kabupaten Kediri, hingga perwakilan Kementerian Sosial dalam acara tersebut menegaskan bahwa penanganan siswa bukan hanya urusan dinas pendidikan, melainkan sinergi lintas sektor. Jika indikator keberhasilan tercapai, para lulusan sekolah rakyat diharapkan mampu mengangkat derajat orang tua dan keluarga mereka.
Program ini berpotensi mengubah lanskap sosial ekonomi di daerah pedesaan, sekaligus menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari bangku pendidikan. Pemkab Kediri akan terus mengevaluasi kurikulum dan fasilitas asrama agar mutu lulusan setara dengan sekolah unggulan lainnya di Jawa Timur.