Wali Kota Padang Fadly Amran mengeluarkan Surat Edaran Nomor 000/1/DINSOS-PDG/2026 pada Kamis, 20 Agustus 2026, yang mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat untuk berkontribusi dalam penggalangan bantuan kemanusiaan. Instruksi itu diterbitkan lima hari setelah gempa bumi mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan wilayah sekitarnya, menimbulkan kerusakan masif dan menggeser ribuan warga dari hunian mereka.
Donasi yang dikumpulkan bersifat sukarela tanpa unsur paksaan, ditegaskan Fadly saat konferensi pers di ruang rapat Walikota. Dana dan barang hasil penggalangan nantinya akan disalurkan melalui rekening Bank Nagari atas nama Baznas Kota Padang nomor 1001.0210.04647.4, serta melalui pemindaian kode QRIS yang tercantum dalam surat edaran resmi tersebut.
Sebelum penggalangan massa ini dimulai, Lembaga Ketahanan Pangan dan Angkatan Darat (LKAAM) Kota Padang sudah terlebih dahulu mengirimkan 700 kilogram rendang sebagai bantuan darurat. Wali Kota menilai kontribusi awal itu sebagai bukti nyata kepedulian warga Padang yang tidak menunggu instruksi resmi. "Berapapun hasil donasi ini nantinya semoga bisa menambah bantuan yang akan dikirimkan," ujarnya.
Latar belakang gerak cepat Pemko Padang tak lepas dari kenangan pahit gempa bumi magnitude 7,6 SR yang melanda kota ini pada 30 September 2009. Bencana itu menewaskan 1.117 jiwa, melukai ribuan, dan merusak puluhan ribu unit hunian serta fasilitas umum. Saat itu, bantuan mengalir dari seluruh Nusantara hingga mancanegara — mulai dari logistik, tenda, hingga tim medis dan relawan evakuasi.
Fadly, yang menjabat Wali Kota sejak 2024, mengakui pengalaman 2009 membentuk kesadaran kolektif warga Padang tentang arti solidaritas lintas wilayah. "Kota Padang, salah satu kota yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, dan sudah beberapa kali menghadapi bencana. Sehingga kami bisa ikut merasakan kesulitan yang dihadapi saudara-saudara kita di NTT," tuturnya dengan nada tegas.
Kebijakan penggalangan donasi melalui Baznas Kota Padang dipilih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana amal. Sebagai lembaga zakat resmi pemerintah daerah, Baznas memiliki tata kelola terstandarisasi dan diawasi oleh BPKP. Pemilihan skema QRIS juga mempermudah partisipasi generasi muda yang terbiasa transaksi digital, tanpa perlu datur ke kantor pemerintah.
Dari sisi kerentanan bencana, NTT dan Sumatera Barat memiliki kesamaan geologis: keduanya berada di jalur lengkung Sunda dan lempeng Australia yang aktif. Data BMKG mencatat NTT mengalami gempa berpotensi tsunami paling sering di Indonesia, sedangkan Padang duduk di atas segmen Mentawai yang overdue untuk megathrust earthquake. Solidaritas antar daerah rawan bencana ini menciptakan jaringan ketahanan yang tak bisa dibangun oleh pemerintah pusat sendirian.
Analisis lebih lanjut menunjukkan penggalangan ini juga menguji kapasitas logistik antar pulau. Mengirim bantuan dari Sumatera Barat ke NTT memerlukan koordinasi multimoda: darat ke pelabuhan, laut ke Kupang atau Ende, lalu darat lagi ke titik terpencil. Pengalaman 2009 mengajarkan bahwa kemacetan di pelabuhan Teluk Bayur dan ketersediaan kapal ro-ro sering jadi hambatan. Kali ini, Baznas dan BPBD Kota Padang dikabarkan sudah menyusun rencana rute cadangan.
"Mudah-mudahan bantuan yang terkumpul nantinya dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana," harap Fadly menutup sambutannya. Ia menegaskan bahwa gotong royong bukan sekadar jargon, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan bangsa. Ketika NTT pulih, mereka akan ingat Padang yang pernah merasakan duka serupa — dan sebaliknya.
Langkah Pemko Padang ini patut dijadikan teladan bagi pemerintah daerah lain. Bukan hanya soal mengumpulkan uang, tapi membangun memori kolektif bahwa bencana di ujung timur adalah duka di ujung barat. Di era perubahan iklim yang semakin memicu hidrometeorologi ekstrem, jaringan solidaritas antar kota rawan bencana mungkin jadi aset strategis yang lebih berharga dari infrastruktur fisik semata.