Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat resmi melaporkan seorang wanita berinisial LP ke Polres Metro Jakarta Barat. Laporan ini merupakan buntut dari tindakan perusakan pagar serta plang aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di kawasan Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan.
Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor STTLP/B/3326/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKBAR/POLDA METRO JAYA pada Selasa (10/11). Tindakan perusakan yang dilaporkan terjadi pada Kamis (5/11), tak lama setelah petugas melakukan penertiban di area lahan tersebut.
Konflik ini bermula dari klaim sepihak yang dilontarkan oleh terlapor. Dirja Kusuma, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, menjelaskan bahwa terlapor telah lama mencoba menguasai lahan tersebut dengan dalih kepemilikan girik yang hilang. Klaim tersebut mencuat sejak tahun 2023, namun tidak pernah dibarengi dengan bukti hukum yang valid.
Padahal, status lahan tersebut sangat jelas di mata hukum. Lahan itu merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang berasal dari kewajiban pengembang bank swasta. Aset ini telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat dan memiliki legalitas yang kuat berupa Surat Hak Pakai (SHP).
Sikap tegas yang diambil Pemkot Jakarta Barat merupakan langkah preventif untuk melindungi aset negara dari upaya okupasi liar. Seringkali, sengketa lahan di Jakarta melibatkan oknum yang memanfaatkan celah informasi untuk mengklaim tanah milik pemerintah dengan bukti-bukti yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga aset publik. Di tengah keterbatasan lahan di Jakarta, nilai ekonomi tanah yang tinggi kerap memicu pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pemerintah harus bersikap proaktif dalam melakukan inventarisasi aset agar tidak kecolongan oleh pihak luar.
Secara luas, peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menghormati status kepemilikan aset pemerintah. Ketika sebuah area telah ditetapkan sebagai fasos-fasum, fungsi utamanya adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Langkah hukum yang diambil Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat diharapkan menjadi efek jera. Selain itu, tindakan ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa pemerintah serius dalam mempertahankan aset daerah demi kepentingan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Dirja Kusuma menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan perusakan fasilitas umum dengan alasan apa pun. Apalagi, legalitas aset yang dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta telah melalui proses verifikasi yang ketat dan transparan sejak penyerahan dari pihak pengembang.
Ke depannya, Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana memperketat pengawasan terhadap aset-aset yang rawan diklaim pihak lain. Tim inventarisasi yang telah dibentuk akan bekerja lebih intensif untuk memastikan seluruh aset Pemda memiliki dokumen yang aman serta tanda pengenal fisik yang jelas di lapangan.
Ketegasan pemerintah dalam menangani kasus perusakan aset ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa di masa mendatang. Koordinasi yang kuat antara instansi pemerintah dan kepolisian menjadi kunci utama dalam menjaga integritas aset negara di tengah dinamika perkembangan kota metropolitan.
Langkah selanjutnya akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tetap fokus pada pemulihan fasilitas yang rusak agar dapat kembali dimanfaatkan oleh warga sekitar sesuai peruntukannya semula.