Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan langkah strategis Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hadapan para pemimpin dunia dalam Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11). Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen serius dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata.
Dalam forum internasional tersebut, Hashim memaparkan tantangan iklim yang dihadapi Indonesia, mulai dari kenaikan permukaan air laut hingga cuaca ekstrem dan kekeringan akibat El Nino berkepanjangan. Fenomena alam ini sering kali memicu karhutla yang tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga berpotensi menciptakan kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara-negara tetangga.
Sebagai respons, pemerintah telah melakukan perombakan drastis pada sistem pencegahan dan penanganan kebakaran. Salah satu langkah paling signifikan adalah peningkatan drastis jumlah personel lapangan, di mana jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran melonjak dari 8.000 menjadi 70.000 personel. Penguatan kapasitas ini didukung oleh sistem peringatan dini yang lebih mutakhir guna meminimalisir penyebaran api.
Selain aspek teknis, pemerintah juga mengandalkan kekuatan komunitas lokal. Sebanyak 25 ribu warga dilibatkan secara langsung dalam upaya pencegahan di tingkat tapak. Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai krusial karena masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami medan dan potensi risiko di wilayah mereka masing-masing.
Langkah krusial lainnya adalah pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove. Lembaga ini ditempatkan langsung di bawah pengawasan Presiden untuk memastikan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Fokus pada pemulihan lahan gambut dan ekosistem mangrove menjadi prioritas mengingat peran keduanya sebagai penyerap karbon alami yang sangat efektif.
Indonesia kini mengadopsi visi pembangunan yang tidak lagi mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dan aksi iklim. Hashim menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemajuan ekonomi yang berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Kebutuhan akan energi bersih, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi pilar utama dalam transformasi ini.
Kebijakan strategis lainnya adalah larangan perluasan kegiatan pertanian ke kawasan hutan primer. Pemerintah lebih memilih untuk mengoptimalkan lahan yang sudah terdegradasi guna meningkatkan produktivitas tanpa harus mengorbankan tutupan hutan alami. Langkah ini sejalan dengan target ambisius penetapan 1,4 juta hektare hutan adat pada 2029 untuk mendukung mata pencaharian berkelanjutan masyarakat adat.
Transisi energi menuju sumber yang lebih bersih juga dipercepat untuk mendukung target ambisius Indonesia. Investasi pada konservasi keanekaragaman hayati bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan aset masa depan. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma pemerintah yang memandang perlindungan hutan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
Analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai pemain utama dalam diplomasi iklim global. Dengan menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan pemberdayaan masyarakat, Indonesia mencoba keluar dari siklus tahunan karhutla yang selama ini menjadi sorotan internasional.
Keberhasilan kebijakan ini ke depan akan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar-lembaga dan konsistensi di lapangan. Penguatan sistem pemantauan satelit dan respon cepat terhadap titik api akan menjadi tolok ukur kesuksesan visi besar yang dipaparkan di COP31 tersebut.
Jika langkah-langkah ini berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi menjadi model bagi negara berkembang lain dalam menyeimbangkan kebutuhan industrialisasi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tantangan terbesarnya adalah menjaga momentum ini tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pada akhirnya, komitmen pemerintah untuk tidak mengorbankan hutan primer demi swasembada pangan adalah sinyal kuat bagi investor dan mitra internasional. Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan pangan bisa diraih dengan cara yang lebih cerdas, modern, dan tetap ramah terhadap kelestarian alam.