Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan gedung SMP dan SMA Labschool Ciracas di Jakarta Timur pada Kamis dan sekaligus mengumumkan perluasan akses pendidikan melalui beasiswa mulai jenjang SD hingga program doktor. Kebijakan tersebut mencakup perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ke jenjang S2 dan S3 serta persiapan lembaga beasiswa luar negeri yang akan berjalan pada 2027.
Pramono menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Ibu Kota. Menurutnya, Jakarta saat ini mencatatkan jumlah penerima beasiswa terbanyak di Indonesia. Data terkini menunjukkan 707.477 siswa SD hingga SMA menikmati Kartu Jakarta Pintar, sementara 15.825 mahasiswa menerima KJMU dengan penerima terbanyak berasal dari Universitas Negeri Jakarta.
Perluasan KJMU ke jenjang pascasarjana merupakan salah satu terobosan yang dilakukan sejak Pramono menjabat. Sebelumnya, kartu tersebut hanya berlaku untuk mahasiswa S1. Kebijakan baru ini dirancang agar warga Jakarta memiliki peluang lebih luas untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui pendidikan tinggi.
Langkah perluasan beasiswa ini lahir dari kesadaran bahwa kualitas SDM menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Jakarta berkontribusi 16,67 persen terhadap produk domestik bruto nasional dengan pertumbuhan ekonomi 5,59 persen. Meski pemotongan Dana Bagi Hasil cukup tinggi, pemerintah daerah tetap menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan sektor pendidikan.
Pemprov DKI juga menyiapkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Jakarta yang akan beroperasi pada 2027. Program tersebut dikelola bersama pemerintah pusat untuk memberangkatkan mahasiswa Jakarta ke perguruan tinggi luar negeri. Pada tahap awal, sekitar 50 hingga 75 mahasiswa akan diberangkatkan.
Syarat penerima LPDP Jakarta meliputi kepemilikan KTP DKI, penerimaan di perguruan tinggi berkualitas, dan berasal dari keluarga kurang mampu. Skema ini mirip dengan LPDP nasional, namun berfokus pada putra-putri Ibu Kota yang selama ini terkendala biaya untuk studi internasional.
Dampak kebijakan ini cukup strategis bagi ekosistem pendidikan Indonesia. Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik menetapkan standar bagi daerah lain dalam alokasi anggaran pendidikan. Jika model KJMU hingga S3 dan LPDP daerah terbukti efektif, bukan tidak mungkin pemerintah provinsi lain mencontohinya untuk menekan kesenjangan akses pendidikan tinggi.
Masyarakat kelompok ekonomi lemah mendapat manfaat langsung dari perluasan ini. Beasiswa pascasarjana membuka jalur bagi lulusan S1 dari keluarga tidak mampu untuk menjadi tenaga ahli, dosen, atau peneliti tanpa terbebani utang studi. Hal itu berpotensi mempercepat mobilitas sosial di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta.
Selain beasiswa, Pemprov DKI melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga yang dokumen kelulusannya tertahan karena masalah administrasi dan biaya. Kerja sama dengan Baznas DKI telah membebaskan sekitar 6.200 ijazah tahun lalu. Jumlah serupa ditargetkan selesai tahun ini dengan pemprov mengambil alih kewajiban administrasi dan keuangan agar dokumen kembali ke pemiliknya.
Pramono menyatakan pendidikan merupakan hal yang benar-benar mendapat atensi pribadinya. "Yang saya senang adalah untuk KJMU, kalau dulu hanya untuk S1, maka sejak saya menjabat, saya izinkan untuk S2 dan S3," ujarnya dalam peresmian tersebut. Ia menambahkan Jakarta memberi beasiswa terbanyak di republik ini sebagai wujud komitmen pembangunan SDM.
Pemprov juga memastikan pembangunan fisik pendidikan berjalan beriringan dengan bantuan finansial. Peresmian Labschool Ciracas merupakan bagian dari upaya mendorong kualitas fasilitas belajar di wilayah timur Jakarta. Infrastruktur ini diharapkan menopang proses pembelajaran yang lebih baik bagi siswa penerima KJP.
Ke depan, integrasi antara KJMU dan LPDP Jakarta akan memungkinkan lulusan S3 dalam negeri untuk melanjutkan penelitian lanjutan ke luar negeri. Pramono sebelumnya menyebut penerima KJMU nantinya bisa menyambung ke LPDP Jakarta. Arah kebijakan ini menunjukkan perancangan rantai pendidikan yang berkesinambungan dari SD hingga jenjang doktor dan studi internasional.
Proyeksi tersebut menandakan komitmen jangka panjang Pemprov DKI di tengah tekanan fiskal. Efisiensi anggaran tidak lantas menghentikan program strategis pendidikan. Jakarta berupaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global dalam satu dekade mendatang.