Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Tasikmalaya sepanjang periode 2025 hingga 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mempermudah mobilitas warga yang selama ini bergantung pada akses jalan dan jembatan sebagai urat nadi ekonomi lokal.
Secara kumulatif, total anggaran yang dialokasikan Pemprov Jabar untuk Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp167 miliar. Sementara itu, untuk wilayah Kota Tasikmalaya, dana yang diserap dalam kurun waktu dua tahun tersebut mencapai Rp106 miliar. Fokus utama pengerjaan meliputi rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala, serta pelebaran ruas-ruas strategis yang menjadi titik kemacetan.
Salah satu proyek dengan nilai investasi paling besar di Kabupaten Tasikmalaya adalah pelebaran ruas Jalan SP 3 Pamoyanan - Suryalaya - Warudoyong yang menghabiskan dana Rp52 miliar pada 2026. Selain itu, pemerintah juga melakukan rekonstruksi di Jalan Karangnunggal - Cipatujah senilai Rp14 miliar serta pelebaran Jalan Raya Singaparna dengan alokasi Rp11 miliar.
Konektivitas di sektor jembatan juga menjadi prioritas. Pemerintah mengganti Jembatan Citoe pada ruas jalan Karangnunggal - Cipatujah dengan biaya Rp16 miliar. Selain itu, akses jalan menuju jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kersagalih di Kecamatan Jatiwaras dengan Desa Singajaya di Kecamatan Cibalong juga telah dibenahi dengan anggaran Rp13 miliar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa komitmen ini merupakan respons atas kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak. Per Oktober 2026, total panjang pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai 11,826 kilometer, mencakup berbagai jenis pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.
Di sisi lain, Kota Tasikmalaya mendapatkan perhatian khusus melalui pemeliharaan berkala di sejumlah jalan protokol. Ruas Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja hingga Jalan Jaksa Agung R. Suprapto telah rampung dikerjakan dengan anggaran Rp12 miliar pada 2026. Proyek ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota.
Sebelumnya, pada 2025, Pemprov Jabar telah menuntaskan pemeliharaan jalan di perbatasan antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yakni ruas Cikunir, dengan biaya Rp36 miliar. Selain itu, pengerjaan di Jalan Cisumur Garuda dan rekonstruksi Jalan Brigjen Wasitakusumah juga menjadi bagian dari rangkaian upaya perbaikan infrastruktur perkotaan.
Investasi infrastruktur yang masif ini mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok ekonomi di Jawa Barat bagian selatan dan timur. Kualitas jalan yang memadai tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengendara, tetapi juga menekan biaya logistik bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.
Keberhasilan pembangunan ini menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan memastikan akses jalan yang mulus, potensi pariwisata dan hasil bumi dari Tasikmalaya diharapkan dapat terdistribusi lebih efisien ke pasar yang lebih luas.
Kendati demikian, tantangan ke depan tetap ada. Pemeliharaan jalan di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Tasikmalaya membutuhkan ketahanan material yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kualitas pengerjaan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi mampu bertahan dalam jangka panjang menghadapi fluktuasi cuaca ekstrem.
Proyeksi ke depan, Pemprov Jabar berencana untuk terus menuntaskan target panjang jalan yang telah ditetapkan. Hingga Oktober 2026, realisasi pengerjaan di Kota Tasikmalaya baru mencakup 0,595 kilometer dari target total 2,151 kilometer, yang menandakan bahwa upaya perbaikan masih akan terus berlanjut hingga seluruh ruas prioritas mendapatkan perbaikan menyeluruh.
Secara keseluruhan, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Jawa Barat untuk meratakan pembangunan. Dengan keterlibatan anggaran yang mencapai hampir Rp300 miliar dalam dua tahun, diharapkan dampak ekonomi bagi masyarakat Tasikmalaya dapat segera dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.