Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan agar pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini bertujuan mengatasi ketimpangan akses nutrisi bagi kelompok rentan yang belum tersentuh bantuan.
Ketua Satuan Tugas MBG Pemprov NTB Fathul Gani menyatakan hal tersebut di Mataram, Rabu. Menurut dia, meski secara agregat jumlah SPPG di provinsi itu tercatat melampaui kebutuhan, sebarannya belum merata. Masih terdapat kecamatan atau desa di wilayah 3T yang sama sekali belum memiliki fasilitas tersebut.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi merupakan unit pendukung yang menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi gratis kepada sasaran program MBG. Di NTB, program ini menjadi tulang punggung pemenuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Namun, topografi kepulauan serta keterbatasan infrastruktur membuat sebagian wilayah sulit dijangkau.
Fathul Gani yang juga menjabat Asisten I Setda Pemprov NTB menegaskan, daerah 3T memang masuk dalam prioritas nasional. Hal itu tertuang dalam kebijakan pendanaan dan penetapan lokasi pembangunan SPPG. Oleh karena itu, NTB berhak mengajukan tambahan meski secara keseluruhan rasio dapur sudah tampak berlebih.
Hingga saat ini, tercatat 820 unit SPPG tersebar di sepuluh kabupaten/kota di NTB. Data Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program tersebut melayani 1.832.808 penerima manfaat. Kabupaten Lombok Timur mendominasi dengan 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit, dan Lombok Barat 126 unit. Angka tersebut menunjukkan konsentrasi di pulau Lombok, sementara wilayah kepulauan seperti Sumbawa bagian timur atau pulau-pulau kecil belum terpetakan optimal.
Ketimpangan distribusi ini mencerminkan tantangan klasik program sosial berbasis fisik di Indonesia. Pembangunan banyak berpijak pada kemudahan logistik, sehingga daerah padat penduduk mendulang fasilitas lebih cepat. Sementara itu, warga di ujung terluar kerap tertinggal karena biaya operasional tinggi dan jaringan transportasi terbatas.
Dampaknya sangat nyata bagi kesehatan masyarakat. Ibu hamil dan balita di 3T berisiko mengalami stunting jika akses gizi tidak segera dibuka. Program MBG dirancang untuk memutus rantai kekurangan nutrisi, namun jika penyaluran terhambat, target penurunan stunting nasional sulit tercapai. NTB sendiri memiliki beberapa daerah dengan prevalensi stunting di atas rata-rata nasional.
Secara lebih luas, usulan Pemprov NTB memberikan pelajaran bagi provinsi lain di timur Indonesia. Pendekatan yang hanya mengandalkan kuota agregat perlu diubah menjadi pemetaan kebutuhan mikro. Kementerian dan BGN wajib mengevaluasi ulang algoritma penempatan SPPG supaya tidak terjadi tumpang tindih di satu tempat sementara tempat lain kosong.
"Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN," ujar Fathul Gani. Ia menambahkan, pengajuan tetap dapat dilakukan melalui koordinator wilayah BGN di masing-masing kabupaten/kota sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Kendala lain muncul pada fasilitas yang sudah berdiri namun mangkrak. Fathul Gani tidak memungkiri sejumlah SPPG di 3T belum beroperasi lantaran belum ada kepastian kelanjutan program dari BGN. "Mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya," katanya.
BGN saat ini sedang melakukan verifikasi ulang data penerima manfaat secara by name by address. Upaya tersebut krusial untuk mencegah duplikasi dan data fiktif yang merugikan negara. Pemprov NTB berharap proses tersebut dipercepat agar dapur yang sudah siap bisa segera menyalurkan makanan.
Ke depan, sinergi antara pemda dan BGN harus menghasilkan peta jalan yang jelas. Usulan prioritas 3T perlu diikuti dengan alokasi anggaran dan jaminan operasional. Tanpa kepastian tersebut, bangunan SPPG di ujung negeri hanya akan menjadi monumen diam yang tak memberi gizi kepada mereka yang kelaparan.