Ali al-Zaidi bertemu Presiden AS Donald Trump di Oval Office pada Selasa sebagai Perdana Menteri Irak. Jabatan itu ia sandang, namun kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Washington.
Sebelas pekan lalu, setelah berbulan-bulan lumpuh politik, aliansi Syiah yang dikenal sebagai Coordination Framework menetapkan al-Zaidi dalam waktu 25 menit. Konsensus mendadak itu lahir dari tekanan intensif dari Washington DC.
Treasuri AS membekukan jalur pasokan dolar Irak, yakni pengiriman uang tunai dari New Jersey ke Bank Sentral Irak. Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri dan kandidat terkuat, harus membatalkan rencananya kembali memimpin karena veto Washington.
Al-Zaidi, bankir berusia 40 tahun tanpa basis politik, menjadi sosok yang tersisa. Ketidakmilikan basis politik membuatnya mudah dikendalikan. Posisinya lebih ditentukan oleh tekanan Treasuri Trump ketimbang kotak suara di Baghdad.
Rekam jejak bankir tersebut tidak sepenuhnya bersih. Pada 2024, Bank Sentral Irak melarang Al-Janoob Islamic Bank miliknya melakukan transaksi dolar AS dalam operasi pengetatan aliran dana ilegal ke Iran. Ia tak pernah didakwa. Bank dan pribadinya pun tidak dalam sanksi. Namun berkasnya ada. Washington bisa memakai itu sebagai pengungkit jika al-Zaidi berlambat-lambat.
Kekuasaan riil di Baghdad kini berada di satu portofolio. Tom Barrack memegang tiga jabatan sekaligus: duta besar untuk Turki, utusan untuk Suriah, dan kini utusan untuk Irak. Pengaruhnya bertumpu pada daya tawar finansial Washington atas Baghdad. Pendapatan minyak Irak disimpan di Federal Reserve Bank of New York.
April lalu, Washington memblokir pengiriman tunai hampir 500 juta dolar dari pendapatan tersebut dan menangguhkan sebagian kerja sama keamanan. Minyak membiayai sekitar 90 persen anggaran Irak. Barrack tak perlu mengancam militer karena administrasinya bisa menyentuh langsung sistem keuangan negara Irak.
Tuntutan Washington agar seluruh faksi bersenjata tunduk pada negara belum tuntas. Muqtada al-Sadr membubarkan milisi Saraya al-Salam akhir Mei. Kelompok lain seperti Asa’ib Ahl al-Haq dan Kataib Imam Ali mulai menyerahkan senjata. Namun Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba menolak pelucutan. Mereka terikat erat dengan Teheran.
Serangan udara AS menewaskan puluhan pejuang Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) yang didukung Iran pada musim semi ini. Treasuri menjatuhkan sanksi atas tujuh komandan milisi. Baghdad menetapkan 30 September sebagai batas pelucutan senjata, bertepatan dengan mundurnya sisa pasukan AS. Pertanyaan terbuka tetap menggantung.
Bagi Indonesia, situasi ini menyoroti betapa rentannya negara yang bergantung pada sistem keuangan eksternal. Cadangan devisa dan pendapatan komoditas kita dikelola lewat institusi global yang bisa dipakai sebagai instrumen politik. Pengalaman Irak menjadi peringatan agar Jakarta memperkuat otonomi sistem pembayaran domestik.
Tom Barrack menyebut model federal lama Baghdad-Erbil sebagai “Balkanisasi” yang memberi ruang Iran. Namun ia tetap desak Masrour Barzani mengaktifkan parlemen Kurdi. Pesan Washington jelas: Kurdi harus kooperatif dalam orbit AS, bukan kartu liar maupun vasal sekte Baghdad.
Chevron sedang menegosiasikan peran lebih besar di sektor minyak Irak. Perusahaan AS lain mengincar gas dan kelistrikan. Baghdad ingin produksi naik dari 4,5 juta ke 7 juta barel per hari dalam tiga tahun. Cadangan gas Iraq barat bisa mengubahnya jadi eksportir energi regional.
Al-Zaidi adalah perdana menteri bankir yang dipilih 25 menit dan ditarget menyelesaikan semuanya sebelum 30 September. Irak berubah dari medan proxy Iran-AS menjadi negara yang minyak, perbankan, dan milisinya dirombak sekaligus di bawah tekanan Washington.