Kepala Perpusnas Aminudin Aziz menyampaikan kabar pahit itu di hadapan Komisi X DPR, Kamis (16/7/2026). Ia mengakui program unggulan yang selama dua tahun berjalan lancar kini harus dihentikan total karena tidak ada dana. "Tahun ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," tegas Aziz di ruang rapat.
Program yang dimaksud adalah inisiatif distribusi buku ke wilayah pedesaan, taman baca masyarakat, lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Setiap lokus ditargetkan menerima 1.000 judul buku. Selama 2024 hingga 2025, program itu merambah ke daerah-daerah yang sulit dijangkau perpustakaan umum dan mendapat sambutan hangat dari warga.
Kendati demikian, roda program itu berhenti mendadak di awal tahun anggaran 2026. Pagu Perpusnas yang awalnya Rp 583,2 miliar pada 2025, terpotong menjadi Rp 377,9 miliar — anjlok sekitar 35 persen. Potongan itu bukan kebijakan internal, melainkan konsekuensi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN yang diberlakukan pemerintahan Prabowo Subianto sejak tahun lalu.
Efisiensi anggaran memang menjadi komitmen fiskal pemerintah guna menstabilkan defisit APBN. Namun, implementasinya di sektor kebudayaan dan literasi menimbulkan dilema tersendiri. Perpusnas, sebagai induk perpustakaan nasional, justru dibebani tugas memperluas akses baca bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ketika dana operasional dipangkas, program yang paling langsung menyentuh masyarakat menjadi korban pertama.
Dampaknya tidak hanya soal jumlah buku yang tidak terkirim. Ribuan taman baca di desa, perpustakaan keliling di lahan bekas tambang, hingga perpustakaan lapas yang bergantung pada suplai berkala dari pusat, kini kehilangan aliran oksigen. Bagi narapidana misalnya, buku dari Perpusnas sering kali menjadi satu-satunya jendela pengetahuan dan rehabilitasi mental. Tanpa injeksi koleksi baru, minat baca yang sudah sulit dibangun bisa sirna begitu saja.
Di sisi lain, data UNESCO menunjukkan indeks minat baca Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga ASEAN. Program bantuan buku ke daerah justru merupakan salah satu intervensi struktural untuk memperbaiki angka itu. Mematikan program tersebut berarti mengurangi investasi jangka panjang pada modal manusia. Anggaran yang "dihemat" hari ini berpotensi menciptakan biaya sosial yang jauh lebih mahal di masa depan.
Aminudin Aziz tidak menutupi kekecewaan. Ia menegaskan penurunan anggaran yang "sangat drastis" itu mengganggu seluruh pekerjaan terkait literasi. Tidak hanya distribusi buku, tapi juga pelatihan pustakawan desa, digitalisasi koleksi langka, hingga revitalisasi perpustakaan daerah yang bergantung pada bantuan teknis dan dana pendamping dari Perpusnas.
Sumber internal Perpusnas mengungkapkan, tim sudah mencoba mengajukan revisi anggaran (APBN-P) namun belum ada kepastian. Prioritas efisiensi saat ini cenderung mengarah pada penghematan belanja barang dan jasa, bukan pengalihan dana ke program strategis. Akibatnya, struktur anggaran Perpusnas 2026 didominasi belanja pegawai dan operasional kantor, sementara anggaran program nyaris habis.
Praktisi literasi menilai langkah ini mundur dari komitmen "Membangun Negeri dari Desa" yang dikampanyekan pemerintah. Buku fisik tetap vital di daerah dengan konektivitas internet terbatas. Mengandalkan perpustakaan digital saja tidak realistis bagi petani di pedalaman Papua atau nelayan di pulau-pulau terpencil. Distribusi buku fisik bukan hibah, tapi kebutuhan infrastruktur pengetahuan.
Beberapa anggota Komisi X DPR mengakui kekhawatiran serupa. Mereka menjanjikan akan mendorong pemulihan anggaran Perpusnas melalui mekanisme anggaran perubahan. Namun, proses legislatif butuh waktu, sedangkan kebutuhan buku di lapangan tidak bisa menunggu. Setiap hari berlalu berarti ribuan warga kehilangan kesempatan membaca buku baru.
Masa depan program ini kini bergantung pada negosiasi politik di parlemen dan kebijakan fleksibilitas anggaran di Kementerian Keuangan. Jika revisi anggaran tidak terealisasi, 2026 akan menjadi tahun pertama sejak lama Perpusnas tidak mengirimkan satu buku pun ke daerah. Sejarah pencatatan literasi nasional akan mencatat celah kosong yang sulut diisi kembali.