Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan sinyal diplomatik yang kontradiktif dalam konferensi pers keduanya sejak menjabat, Sabtu (8/8). Ia menyatakan periode saat ini sebagai momentum emas bagi Tehran untuk mencapai kesepakatan dengan Washington, namun dalam napas yang sama menuding AS sebagai negara kolonialis dan kriminal yang tidak bisa dipercaya.
Pezeshkian mengaitkan kepercayaan diri Iran pada kondisi internal yang dinilainya bersatu dan kompak. Menurutnya, Iran keluar dari serangkaian konflik regional sebagai pihak yang menang dan kuat. Posisi kekuatan inilah yang menjadi modal tawar-menawar untuk mengejar hak-hak Iran melalui meja perundingan, bukan medan perang.
Landasan diplomasi yang dirujuk Pezeshkian adalah nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan AS pada Juni lalu. Ia menegaskan tidak ada satu klausul pun yang mengharuskan Iran menyerahkan kepentingan strategis. Namun, syarat mutlak Tehran tetap jelas: Washington harus meninggalkan kebiasaan ketidakpercayaan yang selama ini menghalangi hubungan bilateral.
Retorika keras Pezeshkian terhadap AS bukan hal baru dalam politik luar negeri Iran. Sejak Revolusi Islam 1979, narasi "Setan Agung" untuk AS telah menjadi pilar identitas ideologi Republik Islam. Yang menarik, Pezeshkian — yang dikenal sebagai figur pragmatis dan reformis — justru memperkuat narasi ini saat membuka pintu dialog, menandakan bahwa diplomasi tidak berarti kapitulasi ideologis.
Analis geopolitik menilai posisi ganda ini mencerminkan realitas kekuasaan internal Iran. Pezeshkian harus menyeimbangkan tekanan keras linian (hardliner) yang memandang dialog dengan AS sebagai pengkhianatan, dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat sanksi Barat. Dengan mempertahankan retorika anti-AS, ia mengamankan basis politik di dalam negeri sambil mengeksplorasi peluang diplomatik.
Nota kesepahaman Juni menjadi titik tolak ukur kemajuan. Meskipun detailnya tidak sepenuhnya dipublikasikan, sumber diplomatik mengindikasikan dokumen itu mengatur kerangka pengurangan sanksi bertahap imbalan dengan pembatasan program nuklir Iran. Pezeshkian menegaskan Iran tidak menyerahkan apa pun, namun realitas teknis perundingan nuklir selalu melibatkan kompromi timbal balik.
Kedatangan AS ke meja perundingan, menurut Pezeshkian, adalah bukti diplomasi Iran berhasil memaksa Washington mengakui posisi Tehran. Pandangan ini sejalan dengan doktrin "kekuatan melalui perlawanan" yang dikembangkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Namun, apakah AS benar-benar terpaksa atau justru melihat peluang strategis, tetap menjadi perdebatan para pakar.
Bagi Indonesia, dinamika Iran-AS memiliki relevansi ganda. Pertama, stabilitas Teluk Persia memengaruhi harga energi global yang langsung berdampak pada inflasi dan anggaran negara. Kedua, Indonesia sebagai anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dan negara mayoritas Muslim terbesar, memiliki kepentingan diplomatik untuk mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, bukan konfrontasi militer.
Kementerian Luar Negeri Indonesia hingga kini mempertahankan posisi netral dan mendukung upaya diplomasi multilateral. Jakarta memiliki hubungan baik dengan kedua pihak — kerjasama ekonomi dengan Iran berlanjut meski terbatas sanksi, sementara hubungan strategis dengan AS semakin dalam. Posisi unik ini memungkinkan Indonesia berperan sebagai jembatan komunikasi informal jika diperlukan.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada respons Washington. Administrasi AS saat ini menghadapi tekanan domestic dan geopolitik kompleks, mulai dari perang Ukraina hingga persaingan dengan China. Apakah AS siap menawarkan insentif konkret yang memuaskan Tehran tanpa terlihat lemah di mata sekutunya Israel dan Arab Saudi, menjadi pertanyaan krusial.
Sejauh ini, sinyal dari Washington masih campur aduk. Pejabat AS menegaskan komitmen diplomasi, tetapi menuntut Iran memenuhi kewajiban nuklir terlebih dahulu. Sementara Iran menuntut pengangkatan sanksi dulu sebagai buat kepercayaan. Kematangan (deadlock) klasik ini telah berulang kali menggagalkan perundingan selama dua dekade.
Proyeksi ke depan, peluang terbaik adalah kesepakatan interim terbatas — pengurangan sanksi parsial imbalan dengan pembekuan program nuklir tertentu — daripada *grand bargain* komprehensif. Pendekatan bertahap memungkinkan kedua pihak membangun kepercayaan minimal tanpa mengorbankan prinsip ideologis masing-masing. Namun, satu kesalahan kalkulasi atau provokasi militer di wilayah bisa menghancurkan momentum rapuh ini dalam hitung jam.