Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, melontarkan kritik tajam terhadap komunitas internasional dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (23/9). Ia menuding adanya standar ganda yang mencolok dalam pengawasan program nuklir global, di mana Iran terus ditekan sementara Israel dibiarkan memiliki senjata pemusnah massal tanpa pengawasan.
Dalam orasinya, Pezeshkian menegaskan bahwa bom atom sesungguhnya berada di tangan rezim Israel, bukan Iran. Ia mempertanyakan mengapa badan pengawas nuklir internasional justru memusatkan perhatian penuh ke Teheran, sementara Tel Aviv tidak pernah disentuh oleh inspeksi resmi atau tuntutan transparansi serupa.
Ketegangan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan dari kebuntuan diplomasi nuklir selama beberapa dekade. Israel, yang tidak pernah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), selama ini memang memegang kebijakan ambiguitas nuklir. Meskipun berbagai lembaga pemantau internasional secara luas meyakini Israel memiliki hulu ledak nuklir, negara tersebut tidak pernah secara resmi mengonfirmasi maupun menyangkalnya.
Di sisi lain, Iran telah meratifikasi NPT sejak tahun 1970, yang secara hukum mewajibkan mereka membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, dinamika berubah drastis setelah Juli 2025, ketika Teheran resmi menghentikan kerja sama dengan pengawas nuklir PBB sebagai respons atas eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Langkah Iran ini menandai titik balik yang berbahaya dalam stabilitas keamanan Timur Tengah. Tanpa pengawasan dari IAEA, kekhawatiran global terhadap program nuklir Iran meningkat pesat. Teheran berargumen bahwa tindakan mereka merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi dan ancaman militer yang terus mereka terima dari pihak-pihak yang didukung Barat.
Bagi Indonesia, isu ini memiliki urgensi tersendiri. Sebagai negara yang menjunjung tinggi politik luar negeri bebas aktif dan konsisten mendukung perdamaian dunia, eskalasi nuklir di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas keamanan global yang berdampak langsung pada harga energi dan rantai pasok domestik. Ketidakstabilan di kawasan penghasil minyak utama dunia selalu membawa risiko inflasi bagi perekonomian nasional.
Selain itu, posisi Indonesia yang kerap menjadi jembatan diplomasi internasional kini menghadapi tantangan besar. Standar ganda yang dikeluhkan Pezeshkian sering kali menjadi poin krusial dalam debat di forum-forum multilateral. Jika institusi internasional seperti PBB dianggap kehilangan kredibilitasnya dalam menegakkan aturan non-proliferasi secara adil, maka kepercayaan global terhadap tatanan hukum internasional akan semakin tergerus.
Analisis mengenai fenomena ini menunjukkan bahwa perlombaan senjata di Timur Tengah kini memasuki fase yang sulit diprediksi. Israel menggunakan alasan ancaman program nuklir Iran untuk melegitimasi serangkaian serangan militer, sementara Iran merasa terpojok oleh sanksi yang membuat mereka memilih untuk menarik diri dari kesepakatan internasional.
Dalam pidatonya, Pezeshkian menegaskan bahwa Israel memiliki kapasitas untuk mengebom ibu kota mana pun di wilayah tersebut sesuka hati. Pernyataan ini merupakan peringatan keras bahwa ketimpangan kekuatan militer yang ekstrem hanya akan memicu aksi balasan yang lebih destruktif di masa mendatang.
Kritik Pezeshkian juga menyoroti kegagalan NPT dalam menciptakan dunia yang bebas senjata nuklir. Perjanjian tersebut dinilai hanya menjadi alat untuk membatasi negara-negara tertentu, namun tumpul ketika berhadapan dengan sekutu strategis negara-negara besar. Fenomena ini menciptakan persepsi ketidakadilan yang semakin memperlebar jurang komunikasi antarnegara.
Ke depan, dunia dihadapkan pada dua pilihan sulit: memperbarui kerangka kerja non-proliferasi nuklir agar lebih inklusif dan adil, atau membiarkan ketegangan ini berujung pada konflik terbuka yang melibatkan senjata pemusnah massal. Tanpa intervensi diplomasi yang jujur dan berimbang, risiko salah hitung (miscalculation) antara Israel dan Iran akan terus membayangi keamanan regional.
Tren ke depan menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah akan semakin memperkuat pertahanan mandiri mereka. Jika PBB tidak mampu memulihkan fungsi pengawasan yang kredibel, maka dunia bisa menyaksikan era baru perlombaan senjata nuklir yang lebih masif dan tidak terkendali, yang tentu saja akan menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia secara keseluruhan.