Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis di Lapangan Apel Polda Banten, Kamis. Dana tersebut kemudian ditransfer langsung oleh Bidang Keuangan Polda Banten kepada rekanan di Polda NTT untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan prioritas korban di lapangan.
Mekanisme transfer dipilih agar penyaluran bantuan berjalan lebih efektif dan efisien. Kapolda Hengki menegaskan bahwa dana akan digunakan untuk membeli kebutuhan mendesak masyarakat di sekitar wilayah NTT, sehingga roda perekonomian setempat ikut terbantu berputar kembali.
Gempa bumi yang melanda NTT beberapa waktu lalu telah menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan perumahan warga. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi dan menghadapi keterbatasan akses kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tenda darurat.
Kendati demikian, tantangan logistik di wilayah NTT yang geografisnya kepulauan seringkali memperlambat sampai di tangan bantuan dari luar daerah. Pemilihan skema transfer dana ke Polda NTT justru dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memberdayakan jaringan lokal.
Polda NTT yang berada di garis depan penanganan bencana memiliki pemahaman kontekstual tentang kebutuhan aktual di setiap titik pengungsian. Hal ini memungkinkan pembelian barang yang tepat sasaran, menghindari kelebihan stok barang tertentu di satu sisi dan kekurangan di sisi lain.
Sementara itu, koordinasi intensif antara jajaran Polda Banten dan Polda NTT dilakukan untuk memastikan realokasi dana benar-benar sesuai kondisi mendesak di lapangan. Kapolda Hengki menyebut langkah ini sebagai wujud nyata kepedulian, kehadiran, dan solidaritas keluarga besar Polri.
Dari perspektif manajemen bencana, pendekatan transfer dana tunai ke aparat lokal justru lebih fleksibel dibanding pengiriman barang fisik yang rentan keterlambatan transportasi dan ketidaksesuaian jenis bantuan. Model ini juga telah diterapkan oleh beberapa instansi lain dalam penanganan bencana sebelumnya.
KemenHAM sebelumnya telah memantau pemerataan bantuan bagi korban gempa Flores, sementara BUMD DKI Jakarta dan Kementerian Pertanian turut berkontribusi melalui saluran masing-masing. Kolaborasi multi-pihak ini menunjukkan respons nasional yang terstruktur.
Namun, tantangan jangka panjang tetap ada pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Bantuan darurat seperti ini hanya menjawab kebutuhan survival minggu pertama, sedangkan pemulihan penghidupan berkelanjutan membutuhkan program terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah.
Kapolda Hengki mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan dan memberikan dukungan agar saudara-saudara di NTT segera pulih. Ia berharap solidaritas ini tidak berhenti pada tahap darurat, melainkan berlanjut hingga pembangunan kembali kehidupan normal.
Ke depan, efisiensi skema transfer dana ini patut dievaluasi sebagai model replikasi untuk bencana serupa di wilayah lain. Transparansi pengelolaan dana dan akuntabilitas pelaporan tetap menjadi prasyarat agar kepercayaan publik terjaga.