Presiden Prabowo Subianto tidak menutup kemungkinan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan kantin sekolah sebagai alternatif dari skema yang berjalan saat ini. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan hal itu usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7), menanggapi masukan agar distribusi gizi siswa tidak hanya mengandalkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Agustina menuturkan, kepala negara memberi lampu hijau untuk mengkaji skema pelibatan kantin sekolah dalam MBG. Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak harus terpaku pada satu-satunya opsi penyelenggaraan, asalkan setiap alternatif dikaji secara matang sebelum diputuskan. "Pak Presiden pun tadi mengatakan 'Silahkan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," ucap Agustina.
Program MBG merupakan salah satu janji politik utama Prabowo yang mulai dijalankan secara nasional dengan target menekan angka stunting dan kekurangan gizi, khususnya di kalangan pelajar. Sejauh ini, payung hukum program tersebut merujuk pada Peraturan Presiden No. 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Aturan itu menetapkan SPPG sebagai lembaga penyalur resmi yang mengelola produksi dan distribusi makanan ke satuan pendidikan.
Skema SPPG dirancang untuk menjamin standar keamanan pangan dan efisiensi rantai pasok. Namun, dalam praktiknya, sejumlah kendala muncul, mulai dari keterlambatan distribusi hingga keluhan soal variasi menu di berbagai daerah. Masukan agar kantin sekolah dilibatkan muncul sebagai respons atas hambatan operasional tersebut, sekaligus upaya mendekatkan penyediaan pangan ke lingkungan siswa.
Meski membuka opsi baru, Agustina menegaskan bahwa skema SPPG tetap menjadi satu-satunya pilihan resmi pada masa transisi ini. Pemerintah belum mengubah regulasi karena kajian terhadap alternatif lain belum rampung. Prabowo sendiri meminta setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sisi dampak, pelibatan kantin sekolah berpotensi mengubah ekosistem pangan di lingkungan pendidikan. Kantin yang selama ini beroperasi secara mandiri dapat terintegrasi ke dalam program negara, asalkan memenuhi syarat higienitas dan gizi. Langkah ini juga bisa menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan pangan dari UMKM di sekitar sekolah.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai bahwa mengalihkan sebagian peran SPPG ke kantin sekolah bukan sekadar persoalan logistik. Hal itu menyentuh tata kelola anggaran dan pengawasan, karena MBG menggunakan dana publik yang besar. Tanpa audit yang ketat, opsi baru bisa memunculkan celah penyalahgunaan seperti yang sempat disorot dalam pelaksanaan awal.
Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang hadir dalam kesempatan sama, menyatakan pemerintah akan merapikan persoalan MBG dalam waktu satu bulan. Zulhas mengaku akan mengevaluasi hambatan dan temuan penyalahgunaan sebelum melaporkan hasilnya kepada presiden. "Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas.
Agustina menambahkan, presiden menaruh perhatian penuh agar keputusan terkait skema MBG tidak tergesa-gesa. Setiap usulan harus dibawa kembali ke meja presiden setelah dikaji, untuk menentukan langkah final. Pendekatan ini dimaksudkan agar program bergizi gratis berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas.
Proyeksi ke depan, pemerintah diproyeksikan akan menguji coba pelibatan kantin sekolah di wilayah dengan infrastruktur SPPG terbatas. Apabila kajian satu bulan dari Menko Pangan selesai, revisi regulasi bisa dilakukan melalui peraturan pelaksanaan tanpa mengubah induk kebijakan. Masyarakat dan sekolah tinggal menunggu kepastian apakah dapur mereka sendiri akan menjadi bagian dari solusi gizi nasional.
Langkah evaluasi satu bulan ke depan akan menjadi penentu arah program MBG. Jika opsi kantin sekolah dipilih, pola distribusi pangan siswa di Indonesia bisa bergeser dari sentralistik ke model yang lebih terdesentralisasi dan kontekstual sesuai kondisi tiap wilayah.