Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan komitmen Indonesia dalam memastikan Selat Malaka tetap berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang terbuka dan aman bagi seluruh pihak. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, pasca pertemuan bilateral dalam agenda Leaders’ Retreat 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026.
Dalam diskusi tersebut, kedua pemimpin negara menyoroti pentingnya Selat Malaka bagi stabilitas ekonomi dan geopolitik kawasan. Mengingat posisi geografis Indonesia dan Singapura yang berbatasan langsung dengan selat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kedua negara memikul tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan navigasi, menekan risiko polusi, mencegah kecelakaan laut, serta menindak aksi perompakan yang mengancam arus logistik global.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia akan menjalin koordinasi erat dengan Malaysia dan Thailand sebagai negara-negara litoral lainnya. Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa Selat Malaka tetap dapat diakses oleh siapa pun sesuai dengan koridor hukum internasional yang diatur dalam United Nations Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS) 1982.
Perdana Menteri Lawrence Wong menambahkan bahwa urgensi menjaga Selat Malaka semakin meningkat pasca krisis di Timur Tengah yang mengakibatkan tertutupnya Selat Hormuz. Dampak dari penutupan jalur tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Singapura dan Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap kebebasan navigasi, termasuk menjamin hak transit kapal-kapal internasional yang melintasi perairan tersebut.
Sebagai negara litoral yang memiliki garis pantai strategis, Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk memastikan Selat Malaka tetap menjadi jalur perdagangan yang aman dan inklusif. PM Wong menekankan bahwa kepatuhan terhadap UNCLOS adalah landasan utama dalam menjaga kedaulatan serta kelancaran arus transportasi laut yang menjadi urat nadi perekonomian dunia.
Pertemuan yang bertajuk Leaders’ Retreat 2026 ini merupakan agenda tahunan strategis antara kedua negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa selain membahas isu maritim, pertemuan ini juga menjadi momentum penandatanganan 26 nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Singapura. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan daya saing kedua negara dalam menghadapi dinamika global yang kian menantang.