Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela tidak boleh hanya menjadi ladang bisnis bagi pemain besar, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat sekitar. Dalam peletakan batu pertama proyek itu secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, Kepala Negara secara tegas meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Danantara Indonesia dan Pertamina, mengarahkan bantuan teknis serta pendampingan intensif kepada pelaku usaha lokal.
"Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin masih kurang kompetensinya, ya dibantu. Harus ada keberpihakan, ada affirmative action," ujar Prabowo dengan nada yang tidak membuka ruang tawar. Instruksi itu mencakup prioritas penyerapan tenaga kerja putra daerah serta pembukaan akses pasokan barang dan jasa bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Maluku Barat Daya. Presiden menambahkan, tanggung jawab negara adalah memastikan rakyat merasakan manfaatnya, bukan sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.
Proyek Blok Masela, yang dikembangkan oleh konsorsium Inpex dan Shell bersama Pertamina, menyimpan cadangan gas raksasa diperkirakan mencapai 14 triliun kaki kubik (Tcf). Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Masela diproyeksikan menjadi penopang ketahanan energi domestik sekaligus motor penggerak hilirisasi industri petrokimia dan pupuk. Namun, sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia kerap meninggalkan luka: ekonomi enklav di mana proyek beroperasi secara terpisah dari perekonomian lokal, menyerap sedikit tenaga kerja asli, dan meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa kompensasi adil.
Kendati demikian, perintah Prabowo kali ini membawa nuansa berbeda karena melibatkan Danantara, badan pengelola investasi dana negara yang baru dibentuk. Peran Danantara diharapkan bukan hanya sebagai penyedia dana, melainkan sebagai arsitek ekosistem yang merancang skema pendanaan, pelatihan, dan pasar bagi pengusaha lokal. Sementara itu, Pertamina sebagai operator nasional ditugaskan memastikan rantai pasok (supply chain) proyek terbuka bagi produk lokal, mulai dari jasa logistik, akomodasi, hingga fabrikasi modul.
Di sisi lain, tantangan kapasitas pengusaha lokal di Maluku Barat Daya memang tidak bisa disangkal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan infrastruktur daerah masih relatif tertinggal dibanding pusat pertumbuhan di Jawa. Oleh karena itu, konsep "affirmative action" yang disorot Presiden tidak boleh berhenti pada jargon. Butuh kurikulum pelatihan teknis yang terukur, standarisasi sertifikasi kompetensi, serta skema pembiayaan berjangka panjang dengan bunga terjangkau agar UMKM lokal benar-benar siap memenuhi standar kelayakan vendor minyak dan gas (migas).
"Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi," tegas Prabowo, menggarisbawahi filosofi kebijakan ekonomi administrasinya. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa hilirisasi dan industrialisasi — dua pilar transformasi ekonomi nasional — akan sia-sia jika hanya menguntungkan segelintir konglomerat. Pasokan energi dari Masela memang krusial untuk menggerakkan pabrik pupuk, petrokimia, dan industri baja di dalam negeri, namun keadilan distribusi nilai tambah (value added) dari rantai itu harus dijaga sejak awal.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek Masela ditargetkan mulai operasi komersial (CO) pada 2028 dengan kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun. Masa transisi dua hingga tiga tahun ke depan, sebagaimana disebutkan Presiden, adalah momen kritis untuk membangun fondasi inklusivitas. Jika pendampingan BUMN dan Danantara berjalan efektif sejak tahap konstruksi, maka saat operasi berlangsung, ekosistem ekonomi lokal sudah terbentuk dan mandiri.
Sementara itu, pengamat industri migas menilai keberhasilan program ini bergantung pada mekanisme pengawasan yang transparan. Perlu adanya dashboard publik yang memantau realisasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), jumlah tenaga kerja lokal yang diserap, serta volume transaksi dengan UMKM daerah. Tanpa akuntabilitas terbuka, risiko "marking up" biaya proyek atas nama pemberdayaan lokal justru membesar.
Proyek Masela juga menjadi uji nyata komitmen Indonesia dalam transisi energi. Gas alam diposisikan sebagai "bridge fuel" menuju nol emisi neto 2060. Pengembangan blok ini harus sejalan dengan standar lingkungan ketat, termasuk pengelolaan CO2 (Carbon Capture and Storage) yang direncanakan di proyek ini. Masyarakat lokal, sebagai pemilik hak ulayat dan paling terpapar dampak lingkungan, berhak mendapat bagian yang adil dari keuntungan serta jaminan lingkungan hidup layak.
Ke depan, fokus akan beralih ke eksekusi teknis di lapangan. Tim Pelaksana Proyek Strategis Nasional (TP PSN) dan Satuan Tugas Khusus (Satgas) PSN diharapkan mengawasi pelaksanaan instruksi Presiden secara rutin. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya, BUMN, dan swasta nasional akan menentukan apakah Masela menjadi model baru pengelolaan sumber daya yang adil, atau mengulang narasi lama yang mengecewakan.