Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen keras menyelesaikan proyek jalan sebidang sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada awal tahun 2027. Perintahnya diberikan saat meninjau lokasi di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis lalu, dengan menekankan agar proses pembebasan lahan dipercepat demi mengejar target yang sudah tertunda bertahun-tahun.
Proyek ini memang sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Dari total 118 bidang tanah yang dibutuhkan, 59 bidang telah berhasil dibebaskan sepanjang 2025, sementara sisanya masih dalam proses negosiasi. Beberapa area yang sudah bersih dari objek mulai dipersiapkan untuk tahap konstruksi fisik, menandakan roda proyek mulai berputar nyata setelah lama terjebak di meja negosiasi.
Latar belakang proyek ini bukan hal baru. Sejak tujuh periode kepemimpinan gubernur sebelumnya, rencana pembukaan jalan tembus ini sudah ada di meja perencanaan tapi tak kunjung terealisasi. Kendala utama selalu berkisar pada pembebasan lahan yang rumit dan pembatasan anggaran yang membuat pekerjaan berhenti di tengah jalan. Pramono menilai, proyek ini sudah menjadi "utang" panjang yang harus dilunasi demi kepentingan publik.
Kendati demikian, jalannya proyek kali ini terasa berbeda. Pramono memberikan "konsentrasi sepenuhnya" dan memastikan tidak ada alasan untuk menunda lagi. Ia mengakui kompleksitas pembebasan lahan di area padat seperti Pasar Minggu, namun menegaskan bahwa keputusan politik untuk menuntaskan ini sudah diambil. Tidak ada lagi ruang untuk proyek setengah-setengah yang hanya jadi beban anggaran tanpa manfaat nyata.
Urgensi proyek ini jelas terlihat dari kondisi lalu lintas harian. Jalan raya Pasar Minggu dan sekitarnya menjadi salah satu titik kemacetan parah di Jakarta Selatan, terutama di jam sibuk. Keberadaan rel kereta api yang memotong area Pejaten hingga BIN memotong konektivitas jalan, memaksa kendaraan berbelok jauh atau macet menunggu palang pintu. Jalan sebidang ini dirancang sebagai alternatif paralel yang akan membagi beban arus kendaraan.
Dampak positifnya tidak hanya dirasakan pengendara roda empat. Penyedia transportasi umum, kurir logistik, hingga warga yang beraktivitas di pasar tradisional dan mal di sekitarnya akan merasakan penurunan waktu tempuh. Secara makro, kelancaran arus di koridor selatan ini mendukung efisiensi ekonomi metropolitan Jakarta yang selama ini tersiksa oleh kemacetan yang menelan biaya triliunan rupiah per tahun.
Sisi teknis pun menuntut perhatian serius. Jalur yang segaris dengan rel kereta api mengharuskan perencanaan drainase, struktur jalan, dan sistem sinyalisasi yang terintegrasi dengan operasional KAI. Koordinasi antar instansi — Dinas Bina Marga, Satpol PP untuk keamanan, hingga PT KAI — menjadi kunci agar konstruksi tidak mengganggu operasional kereta dan sebaliknya. Pramono sudah menyadari hal ini dan meminta sinkronisasi sejak dini.
Di sisi masyarakat, harapan dicampur rasa skeptis yang wajar. Banyak proyek infrastruktur di Jakarta yang pernah diumumkan megah tapi berhenti di tengah jalan. Namun, komitmen Pramono yang terbuka soal jumlah bidang tanah yang sudah dan belum dibebaskan (59:59) menunjukkan transparansi langka. Angka konkret ini memungkinkan publik memantau kemajuan real time, bukan sekadar janji lisan.
"Ini sudah dikerjakan dari tujuh gubernur sebelumnya, dan saya memberikan konsentrasi sepenuhnya untuk itu bisa diselesaikan," ucap Pramono tegas. Kalimat itu bukan sekadar retorik, tapi penanda bahwa ia menaruh reputasi politiknya di proyek ini. Bagi pemimpin daerah, menuntaskan proyek "kadaluarsa" seperti ini sering jadi bukti kapasitas eksekusi yang diuji publik.
Langkah selanjutnya jelas: percepatan pembebasan 59 bidang sisa, pengadaan kontraktor konstruksi melalui lelang transparan, dan penetapan jadwal milestone bulanan yang ketat. Dinas Bina Marga DKI sudah berkomitmen mengejar target, namun tantangan hukum dan sosial di lapangan tetap menjadi variabel yang harus dikelola hati-hati agar tidak jadi pemicu konflik baru.
Jika target awal 2027 tercapai, Jakarta akan punya bukti nyata bahwa proyek infrastruktur skala menengah yang tertunda lama bisa diselesaikan dengan manajemen yang benar. Lebih dari sekadar jalan aspal, ini jadi uji nyata kemampuan birokrasi kota metropolitan memecahkan masalah klasik: tanah, anggaran, dan keputusan politik yang berani.