Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah menyusun pemetaan nasional terkait menurunnya jumlah siswa di sekolah dasar negeri. Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan sejumlah SD negeri di berbagai daerah yang tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran ini.
Puan menilai fenomena kekosongan murid di sekolah negeri merupakan alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi peta layanan pendidikan dasar. Politikus PDI Perjuangan itu menekankan perlunya kajian mendalam sebelum mengambil kebijakan penggabungan atau penutupan sekolah.
Data Badan Pusat Statistik yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam lima tahun terakhir. Jumlah siswa SD negeri berkurang sekitar 1.700 orang, dari 130.624 siswa pada 2021 menjadi 128.933 siswa pada 2025.
Di sisi lain, jumlah siswa SD swasta justru meningkat hampir 1.900 orang pada periode yang sama. Tercatat ada 18.239 siswa swasta pada 2021, lalu naik menjadi 20.095 siswa pada 2025. Pergeseran angka ini mengindikasikan perubahan preferensi orang tua terhadap layanan pendidikan dasar.
Orang tua kini cenderung memilih sekolah swasta ketimbang sekolah negeri. Keyakinan terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi guru, hingga faktor keamanan sekolah menjadi pertimbangan utama keluarga dalam menentukan tempat belajar anak.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang melakukan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri yang terus kehilangan murid. Atip, pejabat Kemendikdasmen, menyatakan penggabungan bisa dilakukan, misalnya dari tiga sekolah menjadi satu, saat ditemui di Jakarta Barat pada 13 Juli 2026.
Puan menolak pendekatan penutupan atau penggabungan sekolah sebagai jawaban tunggal jika krisis murid terjadi secara nasional. Dia mendorong penyusunan peta kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data anak usia sekolah, tren kelahiran, dan perkembangan permukiman.
Pemetaan tersebut juga harus memasukkan kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, serta proyeksi penduduk sepuluh tahun ke depan. Dari data itu, pemerintah dapat menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi rujukan, digabung, atau dipertahankan.
"Ukuran keberhasilan kebijakan bukan dilihat dari jumlah sekolah yang digabungkan, melainkan memastikan setiap anak memiliki akses mudah ke pendidikan dasar bermutu," ucap Puan. Dia menambahkan negara tidak bisa meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa menjamin layanan yang dipercaya keluarga.
Transformasi sekolah dasar dinilai perlu agar relevan dengan harapan masyarakat. Puan mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan pengamanan lingkungan sekolah untuk menarik minat orang tua.
Jika kajian menunjukkan kasus kekurangan murid bersifat kasuistik, pendekatan pemerintah dapat dibuat khusus per daerah. Namun bila bersifat nasional, strategi makro harus disiapkan agar tidak merugikan akses pendidikan warga.
Ke depan, pemerintah perlu segera menuntaskan pemetaan sebelum tahun ajaran baru berikutnya. Tanpa data akurat, kebijakan regrouping berisiko menimbulkan penolakan masyarakat dan memutus akses pendidikan di wilayah terpencil.
Penyelesaian masalah ini menuntut koordinasi antara kementerian, pemda, dan DPR. Kepercayaan publik terhadap sekolah negeri hanya akan pulih apabila layanan pendidikan terbukti setara atau lebih baik dari swasta.