Pemerintah secara resmi telah merampungkan penyusunan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Dengan selesainya dokumen perencanaan ini dan telah disetujuinya mayoritas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi kementerian serta lembaga terkait, fokus pemerintah kini beralih sepenuhnya dari tahap perencanaan menuju fase implementasi lapangan yang ditargetkan berjalan tepat sasaran.
Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, menegaskan urgensi percepatan proses pengadaan barang dan jasa bagi tujuh kementerian dan lembaga utama. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan 32 kementerian dan lembaga, Wahyu menekankan pentingnya eksekusi program yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh penyintas bencana.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menyatakan bahwa fase implementasi harus menjadi prioritas utama saat ini. Pihak Bappenas telah mewajibkan seluruh instansi terkait untuk mengisi kertas kerja monitoring sebagai instrumen evaluasi berkala setiap enam bulan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap langkah rehabilitasi tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk nasional.
Dalam aspek teknis, Medrilzam menegaskan bahwa perubahan substansial terkait lokasi atau jenis kegiatan tidak dapat dilakukan secara sepihak selama Tahun Anggaran 2026. Setiap usulan perubahan harus melalui pembahasan mendalam bersama Bappenas dan diintegrasikan ke dalam revisi Rencana Induk agar arah kebijakan rehabilitasi tetap terjaga secara konsisten dan tidak terfragmentasi.
Dari sisi pendanaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui Sudarto menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan dana bagi kementerian dan lembaga yang telah memperoleh persetujuan anggaran. Ia mengingatkan bahwa tata kelola keuangan yang tertib, mulai dari penyaluran bantuan hingga pembangunan fisik, merupakan kunci utama dalam meminimalisir risiko hukum dan administrasi di masa depan.
Langkah ini sejalan dengan arahan Kasatgas PRR, Tito Karnavian, yang meminta agar seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan sinkronisasi untuk mempercepat proses di lapangan. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan proses pemulihan di wilayah terdampak Sumatra dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak jangka panjang bagi pemulihan ekonomi serta sosial masyarakat setempat.