Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI mulai membahas revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna, Selasa (14/7). Wakil Gubernur Rano Karno menyatakan perubahan regulasi itu dirancang untuk memberi kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola pajak yang transparan dan adaptif bagi ibu kota.
Pembahasan raperda tersebut memasuki tahap pemandangan umum fraksi di gedung DPRD. Rano menekankan bahwa masukan seluruh fraksi menjadi kunci penyempurnaan substansi agar kebijakan menjawab kebutuhan warga dan dinamika pembangunan Jakarta.
Perubahan perda ini lahir dari kebutuhan penyesuaian aturan pajak daerah pasca berlakunya regulasi tahun 2024. Beberapa ketentuan dinilai sudah tidak selaras dengan kondisi ekonomi terkini, termasuk tekanan inflasi dan perubahan pola konsumsi warga. Pemprov ingin regulasi lebih responsif tanpa memicu beban baru bagi masyarakat rentan.
Lima poin utama menjadi inti revisi. Definisi kendaraan umum dipertegas dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan tarif 50 persen. Penyesuaian juga menyentuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik serta perluasan pengecualian objek pajak reklame.
Pembebasan retribusi layanan kebersihan bagi satuan pendidikan negeri masuk dalam daftar revisi. Pemprov juga menyesuaikan rincian objek dan tarif retribusi daerah sesuai kebutuhan terkini. Rano menegaskan tidak ada kenaikan tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
Dampak langsung bagi warga tampak pada sektor pendidikan dan transportasi umum. Penghapusan beban retribusi kebersihan di sekolah negeri memberi ruang anggaran operasional lebih leluasa. Tarif bahan bakar kendaraan umum yang diakui berpotensi menjaga biaya angkutan tetap terjangkau.
Rencana penerapan Electronic Road Pricing turut disinggung sebagai instrumen kendali lalu lintas elektronik. Penyesuaian tarif layanan kesehatan dipastikan mempertimbangkan daya beli warga agar mutu layanan tak turun. Bagi pelaku usaha mikro, revisi batas omzet pajak restoran jadi perhatian karena menyangkut kelangsungan usaha.
Fraksi PDIP menolak revisi yang menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultra mikro. Gani Suwondo Lie menyatakan perubahan perda harus jadi instrumen perlindungan ekonomi, bukan sumber tekanan baru. Fraksi itu mendukung penghapusan denda administrasi dan pemutihan PBB-P2 serta BPHTB.
Fraksi PSI dan PKS meminta batas omzet usaha makanan yang bebas pajak dinaikkan. Josephine Simanjuntak menyoroti Pasal 45 ayat (2) huruf a yang masih menetapkan batas Rp42 juta per bulan, angka yang dianggap tidak relevan dengan inflasi Jakarta 2,78 persen per Juni 2026. Muhammad Al Fatih dari PKS mengusulkan batas Rp75 juta serta pembebasan pajak kantin sekolah.
Fraksi Demokrat-Perindo menekankan pentingnya validitas data lapangan dalam penagihan pajak. Tanpa data akurat, kebijakan apa pun berisiko meleset dari sasaran. Pemprov diminta memastikan integrasi data dan digitalisasi layanan benar-benar mencerminkan kondisi riil wajib pajak.
Ke depan, Pemprov akan menyusun peta jalan Reformasi Pendapatan Daerah 2026-2030. Strategi meliputi intensifikasi pajak, ekstensifikasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Jika eksekusi tepat, PAD Jakarta bisa naik tanpa membebani warga lemah.
Revisi ini juga jadi ujian transparansi pemda dalam merancang kebijakan fiskal. Keselarasan antara DPRD dan eksekutif akan menentukan apakah warga merasakan perlindungan atau justru tambahan beban di tengah ekonomi yang belum stabil.