Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp144,67 miliar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pengawalan dilakukan melalui rapat koordinasi dan peninjauan lapangan agar dana tersebut mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memberi manfaat langsung bagi warga.
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR memimpin koordinasi dengan Bupati Solok dan perangkat daerah setempat. Kegiatan dilanjutkan dengan inspeksi ke sejumlah titik bencana untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebutuhan di lapangan. Langkah ini diambil menyusul pencairan penuh tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 ke kas daerah Kabupaten Solok.
Kabupaten Solok menerima dana tambahan tersebut secara utuh sebesar Rp144,67 miliar. Dari jumlah itu, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Realisasi anggaran hingga pertengahan Juli 2026 mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar. Penyerapan terbesar berasal dari sektor ekonomi, sedangkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dikebut setelah penyesuaian anggaran dan DPA Perubahan rampung pada akhir Juni.
Bencana yang melanda Solok memicu kerusakan pada berbagai sektor layanan publik dan mata pencaharian warga. Pemerintah pusat menyalurkan TKD tambahan sebagai instrumen pemulihan agar daerah tidak menanggung beban fiskal sendiri. Skema ini sejalan dengan mandat pemerataan pembangunan pasca-bencana di luar Jawa.
Fokus program meliputi infrastruktur, hunian tetap, rehabilitasi lahan pertanian, serta pemulihan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Pemkab Solok berkomitmen mempercepat proyek prioritas agar serapan anggaran naik pada triwulan berjalan. Jalan, jembatan, irigasi, huntap, dan fasilitas pelayanan dasar menjadi prioritas eksekusi.
Di sektor perumahan, 180 unit huntap telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Lahan sudah siap dan mengantongi persetujuan Badan Pertanahan Nasional, sehingga konstruksi diharap segera berjalan. Penetapan lahan yang matang menjadi kunci agar penyerapan tidak tersendat di tahap administrasi.
Sektor pertanian mencatat sekitar 80 hektare sawah rusak berat. Sebanyak 16 hektare sudah dibersihkan dari sedimen, sementara 64 hektare lainnya diusulkan penyesuaian status kerusakan agar layak dapat bantuan Kementan. Normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang 20 kilometer dan Batang Muaro Bungai 15 kilometer menjadi kebutuhan mendesak untuk tekan risiko banjir.
Upaya pemulihan layanan dasar mencakup tujuh sistem penyediaan air minum, delapan sekolah terdampak, dan infrastruktur publik lainnya. Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBWS V untuk normalisasi sungai serta penguatan tebing. Koordinasi dengan Kementan juga dijembatani guna akselerasi penanganan lahan pertanian.
"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing," tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya. Satgas juga mengawal keselarasan antara rencana induk dan pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Pengawasan ketat diperlukan karena serapan baru 17,35 persen di pertengahan tahun. Pemkab Solok dituntut mengejar tenggat agar warga merasakan hasil nyata sebelum tahun anggaran berakhir. Keterlambatan penyesuaian DPA sempat menahan laju eksekusi sejumlah sektor.
Ke depan, Satgas PRR akan terus memantau proyek fisik dan nonfisik di Solok. Akselerasi konstruksi huntap dan normalisasi sungai menjadi indikator keberhasilan pemulihan. Jika koordinasi berjalan lancar, realisasi TKD diproyeksi melonjak pada paruh kedua 2026.
Pola kawal alokasi pasca-bencana seperti ini penting agar dana negara tidak mengendap di kas daerah. Pengalaman Solok dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menerima TKD tambahan pascabencana di Sumatera maupun luar Jawa.