Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk terus menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam memperkuat pengendalian inflasi pangan nasional yang dinilai masih memerlukan perhatian khusus meskipun menunjukkan perbaikan signifikan di berbagai daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (6/7), Tomsi menekankan pentingnya komitmen kepala daerah untuk tidak berpuas diri. Fokus utama pemerintah saat ini tetap tertuju pada stabilitas harga komoditas pangan, minuman, dan tembakau agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi telah berhasil mencatat penurunan IPH. Namun, delapan provinsi lainnya masih mengalami kenaikan harga, sementara satu provinsi berada pada posisi stabil. Ketimpangan ini menuntut pemerintah daerah yang inflasinya masih berada di atas rata-rata nasional untuk segera mengambil langkah intervensi yang lebih agresif.
Tomsi secara khusus menyoroti beberapa komoditas yang masih menjadi tantangan, yakni beras dan minyak goreng yang harganya masih cenderung tinggi. Selain itu, komoditas bawang putih mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026, yang dipicu oleh tingginya biaya impor akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah daerah diminta untuk memantau rantai pasok komoditas tersebut agar tidak terjadi kelangkaan atau permainan harga di tingkat pasar.
Di sisi lain, terdapat kabar positif di mana harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta daging dan telur ayam ras mulai menunjukkan tren yang lebih terkendali. Tomsi menginstruksikan Pemda untuk segera berkoordinasi dengan BPS setempat guna mengidentifikasi akar permasalahan kenaikan harga di daerah masing-masing jika terjadi anomali, sehingga kebijakan yang diambil bersifat tepat sasaran dan berbasis data akurat.
Sebagai catatan, inflasi nasional secara year-on-year pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen. Selain faktor pangan, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan kenaikan harga emas dunia yang berdampak pada kelompok perawatan pribadi. Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan ini dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.