Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengeluarkan peringatan keras atas fenomena sekolah negeri yang sepi peminat saat memasuki tahun ajaran baru 2026/2027. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan manajemen sekolah untuk segera berbenah diri, bukan sekadar menunggu aliran pendaftar seperti kebiasaan selama ini.
Menurut Ubaid, banyak sekolah negeri yang masih terjebak dalam pola pikir statis: status sebagai sekolah pemerintah dianggap jaminan keberlangsungan. Akibatnya, upaya promosi dan inovasi program belajar jarang dilakukan. Sementara di sisi lain, sekolah swasta — terutama berbasis keagamaan di pinggiran perkotaan — agresif memasarkan diri sejak awal tahun ajaran dengan menawarkan paket biaya terjangkau dan jam belajar lebih panjang.
Data lapangan memperkuat kecemasan tersebut. Di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya dua siswa baru yang terdaftar di kelas 1. Guru tetap menyambut mereka dengan penuh semangat saat MPLS berlangsung pada Senin (13/7). Kondisi serupa terjadi di SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang hanya menerima tiga murid baru. Di Magelang, Jawa Tengah, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, Sugiyarti, mencatat minimal 24 SD dengan jumlah rombongan belajar di bawah 50 persen kuota tersedia.
Pergeseran preferensi orang tua tidak terlepas dari perhitungan ekonomi yang rasional. Ubaid menyinggung biaya "tersembunyi" di sekolah negeri — seragam, buku, kegiatan ekstrakurikuler — yang akumulasi tidak jauh beda dengan biaya sekolah swasta berbasis agama. Di sekolah swasta tersebut, orang tua mendapatkan jam belajar lebih lama, fasilitas pembentukan karakter yang intensif, serta lingkungan yang terpantau ketat. SD negeri yang kaku dan "gratis seadanya" otomatis kehilangan daya saing.
Fenomena ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap mutu pendidikan negeri di tingkat dasar. Selama ini, narasi "sekolah negeri gratis dan berkualitas" sudah tidak lagi berlaku begitu saja. Orang tua milenial dan Gen Z lebih kritis membandingkan nilai tambah: kurikulum, metode mengajar, fasilitas ibadah, hingga keamanan lingkungan sekolah. Sekolah negeri yang tidak beradaptasi akan terus tergeser.
Di sisi lain, agresivitas sekolah swasta berbasis agama menunjukkan ada permintaan pasar yang tidak terlayani sistem pendidikan formal standar. Madrasah Ibtidaiyah swasta, SD Islam, dan SD Kristen pinggiran mengisi kekosongan dengan model biaya rendah tapi nilai tambah tinggi. Ini bukan sekadar kompetisi harga, tapi kompetisi proposisi nilai.
Pemerintah daerah tidak bisa diam menunggu sekolah berbenah sendiri. Perlu adanya peta sebaran sekolah yang terintegrasi, agar pembangunan dan pengelolaan sekolah negeri tidak tumpang tindih dengan sekolah swasta yang sudah mapan. Kebijakan penutupan atau penggabungan sekolah negeri yang konsisten sepi murid harus dipertimbangkan serius, dengan mengutamakan efisiensi anggaran dan aksesibilitas bagi siswa.
Ubaid menekankan tiga hal mendesak: peningkatan kualitas pelayanan, perapian peta sebaran sekolah, dan penawaran program relevan dengan kebutuhan anak zaman now. Tanpa langkah konkret, sekolah negeri berisiko menjadi "gedung kosong" yang hanya memakan anggaran APBD tanpa output pendidikan yang bermakna.
Tantangan ke depan bukan sekadar mengembalikan jumlah murid, tapi membangun kembali citra sekolah negeri sebagai pilihan utama — bukan pilihan terakhir. Ini memerlukan transformasi budaya organisasi, pemberdayaan guru, hingga keterlibatan komite sekolah yang aktif. Waktu tidak menunggu; setiap tahun ajaran yang lewat tanpa perbaikan berarti puluhan ribu anak kehilangan kesempatan pendidikan berkualitas di sekolah negeri.