Video dramatis yang tersebar di media sosial global memperlihatkan arus air dahsyat menghancurkan Pelabuhan Gyirong, gerbang perdagangan vital di perbatasan Tibet dan Nepal. Ratusan warga terlihat berlari menyelamatkan diri saat banjir bandang melanda Rabu lalu, merenggut ratusan nyawa dan meninggalkan jumlah yang sama masih hilang hingga kini. Namun di dalam negeri China, rekaman-rekaman itu hampir mustahil ditemukan.
Koresponden BBC untuk isu China, Laura Bicker, melaporkan betapa ketatnya sensor yang diterapkan Beijing terhadap peristiwa bencana di kawasan yang diklasifikasikan sangat sensitif. "Firewall China menjadi lebih terlihat dari sebelumnya," tulis Bicker, menyoroti kesenjangan tajam antara narasi global dan informasi yang tersedia bagi warga China.
Akses ke Tibet bagi jurnalis asing sejak lama dibatasi ketat dan memerlukan izin khusus dari pemerintah pusat. Bicker yang pernah meliput Korea Utara bahkan mengakui: "Seringkali lebih mudah bagi saya untuk menghubungi narasumber di Pyongyang daripada di Lhasa." Perbandingan itu menggambarkan tingkat isolasi informasi yang dikenakan pada wilayah otonom tersebut.
Latar belakang sensitivitas Tibet tak terpisahkan dari sejarah politik. Sejak dikuasai Beijing pada 1950-an, wilayah ini mengalami serangkaian penumpasan protes dan diletakkan di bawah pengawasan ekstra. Otoritas khawatir bencana alam skala besar dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap penanganan pemerintah, sehingga stabilitas sosial diprioritaskan di atas transparansi.
Bukti nyata kebijakan ini terlihat dari pilihan redaksi media negara. Saat berita utama global membahas kehancuran di lembah Himalaya, siaran perdana stasiun televisi negara China justru dibuka dengan peluncuran buku baru Presiden Xi Jinping. Perdana Menteri Li Qiang memang melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan ratusan petugas penyelamat dikerahkan, namun liputan resmi hanya menyoroti aksi penyelamatan heroik tanpa menampilkan suara warga lokal maupun keluarga korban.
Instruksi internal dari kantor lokal Partai Komunis China memperjelas prioritas tersebut. Anggota partai diperintahkan "melakukan segala upaya untuk mempertahankan ketertiban sosial dan memastikan stabilitas serta kepercayaan publik di daerah bencana." Sistem insentif dan sanksi diterapkan: yang tampil baik diberi imbalan, yang gagal "akan dimintai pertanggungjawaban."
Organisasi International Campaign for Tibet membenarkan bahwa Beijing secara aktif menghapus video dan informasi tangan pertama dari media sosial terkait bencana. Organisasi itu mendesak otoritas untuk membuka data kerusakan dan korban secara transparan, namun hingga kini tidak ada respons resmi mengenai jumlah korban jiwa yang pasti maupun kerugian material.
Kesaksian seorang biksu di Biara Kirti, Aba, yang sempat ditemui Bicker tahun lalu, memperjelas konteks dibungkamnya narasi lokal. "Kami sebagai orang Tibet, hak asasi manusia kami telah ditolak. Masyarakat di China tidak akan pernah tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tibet saat ini," ujar sang biksu. Pernyataan itu mencerminkan realitas hidup di bawah pengawasan ketat di mana suara masyarakat sipil sulit keluar.
Dampak kebijakan sensor ini melampaui batas geografis Tibet. Ketidaktransparanan data bencana menghambat upaya mitigasi risiko lintas batas, mengingat Nepal berbagi sungai dan ekosistem pegunungan yang sama. Komunitas internasional termasuk badan humaniter kesulitan mengkoordinasikan bantuan tanpa informasi akurat dari sisi China.
Bagi Indonesia yang juga rawan bencana alam, kasus Tibet menjadi pengingat penting soal urgensi transparansi informasi saat krisis. Pengalaman gempa Lombok 2018 maupun banjir bandang Papua 2019 menunjukkan bahwa akses informasi terbuka justru mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan, bukan sebaliknya. Model China yang memprioritaskan stabilitas naratif di atas keselamatan warga berpotensi menciptakan kerentanan sistemik jangka panjang.
Ke depan, tekanan internasional atas Beijing kemungkinan akan meningkat seiring semakin banyak bukti visual yang bocor ke luar firewall. Namun tanpa perubahan fundamental dalam pendekatan tata kelola informasi di wilayah sensitif, pola sensor saat bencana kemungkinan besar akan berulang. Masyarakat global dan lembaga hak asasi manusia terus mendorong akses mandiri bagi jurnalis dan pengamat independen untuk memverifikasi kondisi lapangan.