Serangan udara Israel di kamp Jabalia, Gaza utara, pada Selasa pekan ini menewaskan kepala sebuah stasiun polisi beserta sejumlah perwiranya. Peristiwa itu menambah daftar panjang korban sipil di tengah gencatan senjata yang sejak berbulan lalu tak benar-benar menghentikan operasi militer mematikan di wilayah Palestina tersebut.
Israel terus melancarkan serangan dengan dalih keberadaan pejuang Hamas dan ancaman langsung. Namun, sejumlah analis strategi dan politik menilai operasi harian itu bukan sekadar tindakan keamanan terisolasi. Pola tersebut dirancang untuk membunuh aparat penegak hukum, tenaga medis, pejabat pemerintah, dan kaum intelektual guna meruntuhkan fondasi masyarakat Gaza.
Sejak kesepakatan gencatan senjata berlaku, Israel memaksa dunia internasional menerima pelanggaran harian sebagai kondisi baru yang lumrah. Tindakan itu berjalan seolah pakta tersebut tidak membatasi kebebasan militer mereka. Kekerasan berkelanjutan mendorong total korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 menjadi sedikitnya 73.233 orang, dengan 173.707 lainnya luka-luka.
Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat 3.689 pelanggaran Israel selama 275 hari gencatan senjata. Serangan itu menewaskan 1.122 warga Palestina dan melukai 3.599 orang. Situasi kemanusiaan memburuk karena Israel hanya mengizinkan 35 persen truk bantuan dan 36 persen pergerakan warga yang seharusnya diperbolehkan melintasi perbatasan.
Sasaran serangan melampaui target militer. Aparat yang mengurus ketertiban umum menjadi korban sistematis. Kantor HAM PBB (OHCHR) mencatat sejak Januari 2026 ada 12 serangan ke polisi yang menewaskan 35 personel, termasuk mereka yang sedang mengatur lalu lintas atau mengawasi pasar. Pada 23 Mei, serangan di pos pemeriksaan Kota Gaza membunuh lima petugas.
Sektor pendidikan dan kesehatan luluh lantak. Sebagian besar rumah sakit hancur dan tim medis tewas dalam serangan. Kementerian Pendidikan Palestina melaporkan 441 guru dan staf sekolah dibunuh, bersama lebih dari 11.000 murid. Setidaknya 117 akademisi meninggal, termasuk Sufyan Tayeh, ahli matematika sekaligus rektor Universitas Islam Gaza, yang tewas bersama keluarganya di kamp Jabalia.
Bagi Indonesia, tragedi ini relevan sebagai pengingat tentang pentingnya perlindungan infrastruktur sipil dalam konflik. Negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia itu kerap mengirim bantuan kemanusiaan dan menyerukan gencatan senjata melalui PBB. Masyarakat Indonesia juga memiliki organisasi masyarakat sipil yang aktif menggalang dana dan advokasi untuk Gaza, sehingga isu ini menyentuh solidaritas kolektif di tingkat akar rumput.
Dampaknya bagi pembaca di Tanah Air bukan sekadar berita luar negeri. Kerusakan sistem kepolisian dan layanan dasar di Gaza mencerminkan betapa cepatnya tatanan sosial hancur ketika aparat negara disasar. Pengalaman Indonesia dalam rekonstruksi pasca-konflik di Timor Timur atau Aceh menunjukkan bahwa tanpa pejabat sipil yang utuh, stabilitas sulit dicapai.
Ahmed al-Tanani, penulis dan analis politik di Gaza, menyatakan dalih Israel berubah dari 'peristiwa keamanan' menjadi 'pembunuhan yang disengaja'. Ia menilai serangan terkini merupakan respons atas keluwesan politik Hamas, termasuk pembubaran komite administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. 'Israel menyatakan masalahnya di Gaza bukan pada Hamas, melainkan seluruh struktur nasional, masyarakat, dan tiap peluang pemulihan,' ujar al-Tanani.
Mohannad Mustafa, pakar urusan Israel, menjelaskan tiga cara yang dipakai Tel Aviv: normalisasi serangan harian, perluasan kendali militer dari 50 persen menjadi 70 persen wilayah Gaza, serta pemblokiran transisi politik. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz bahkan menyebut penghancuran Gaza sebagai kebijakan yang memberinya rasa nyaman. Paolo von Schirach dari Global Policy Institute menilai tujuannya membuat wilayah itu tak layak huni agar penduduk pergi.
Ke depan, rencana Board of Peace yang digagas pemerintahan Trump terancam lumpuh total. Tanpa aparat sipil dan institusi dasar, Gaza akan terus berputar dalam siklus kematian dan kekacauan. Israel diproyeksikan mempertahankan kendali militer tanpa batas sambil memperluas permukiman di wilayah yang sudah rata dengan tanah.
Proyeksi bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, adalah tantangan diplomatik yang makin berat. Tekanan agar bantuan dan rekonstruksi dibuka harus diimbangi upaya melindungi pejabat sipil sebagai prasyarat perdamaian. Jika pola ini berlanjut, masa depan Gaza sebagai entitas yang bisa dikelola sendiri makin mustahil.