Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan bahwa penyerapan anggaran kementeriannya pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp6,128 triliun. Angka tersebut setara dengan 95,73 persen dari total pagu yang ditetapkan senilai Rp6,401 triliun. Laporan disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Jakarta pada Kamis.
Realisasi tinggi ini dicapai di tengah sejumlah penyesuaian keuangan negara yang cukup ketat. Sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN mendapat tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar. Nusron menjelaskan bahwa pihaknya sempat mendapat relaksasi blokir anggaran pemerintah dalam dua tahapan guna menjaga kelancaran program prioritas.
Kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun ini memang menekan banyak kementerian untuk memangkas belanja tidak prioritas. Namun, ATR/BPN termasuk lembaga yang memperoleh kelonggaran karena urusan pertanahan dan tata ruang menyangkut hajat hidup orang banyak serta investasi. Relaksasi tersebut menjadi kunci agar layanan publik tidak terganggu meski ada pembatasan fiskal.
Tahap pertama relaksasi senilai Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah ini penting karena puluhan ribu eks tenaga honorer di BPN kini membutuhkan kepastian penghasilan dan jaminan administratif. Tahap kedua sebesar Rp666,9 miliar dipakai bagi belanja calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertanahan dan ruang, sarana prasarana, serta dukungan manajemen penerimaan negara bukan pajak.
Penyerapan di atas 95 persen mencerminkan minimnya anggaran mengendap di akhir tahun. Hal ini berbeda dengan tren lama di mana banyak kementerian baru mengebut belanja pada kuarta keempat. Komisi II DPR kerap mengkritik serapan lambat karena berimbas pada kualitas layanan perizinan dan sertifikasi tanah di daerah.
Bagi masyarakat, penyerapan anggaran yang tepat sasaran berarti layanan sertifikat tanah, resolusi konflik agraria, dan penyusunan tata ruang berjalan lebih cepat. Sektor properti dan investasi juga terbantu karena kepastian legalitas lahan merupakan prasyarat utama sebelum modal masuk. Di sisi lain, belanja sarana prasarana BPN memperkuat infrastruktur digital pertanahan yang selama ini sering dikeluhkan lamban.
Kementerian Keuangan saat ini mengajukan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2025 ke Badan Anggaran DPR. Laporan Nusron menjadi bagian dari dokumen yang akan dibahas agar penggunaan uang negara dapat diaudit transparan. Proses ini menunjukkan bahwa kementerian teknis wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah di depan wakil rakyat.
Nusron menegaskan bahwa anggaran dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang. "Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi PPPK. Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, serta dukungan manajemen PNBP," ujarnya.
Ke depan, ATR/BPN diperkirakan akan meminta tambahan anggaran lebih besar mengingat usulan Rp3,23 triliun untuk 2027 guna memperkuat layanan pertanahan. Sertifikat elektronik dengan keamanan tinggi juga akan menjadi fokus agar administrasi pertanahan lebih tahan manipulasi. Modernisasi ini sejalan dengan ambisi pemerintah menciptakan satu peta resmi dan integrasi data spasial nasional.
Tren penyerapan anggaran yang disiplin perlu dipertahankan agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan negara tetap terjaga. Jika relaksasi blokir terus diberikan dengan syarat kinerja jelas, kementerian lain dapat mencontoh model pelaporan ATR/BPN. Layanan pertanahan yang makin cepat pada akhirnya akan mengurangi biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat kelas bawah.
Dampak panjang dari penyerapan ini bukan sekadar angka di neraca negara. Tanah bersertifikat memberi akses kredit usaha mikro dan mengurangi sengketa waris maupun batas desa. Ketika BPN bekerja dengan anggaran terserap penuh dan tepat, stabilitas sosial di pedesaan ikut terpelihara.