Satuan tugas antar-lembaga di Singapura tengah merampungkan sejumlah rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Isu utama yang mengemuka meliputi perluasan layanan kesehatan, kemudahan biaya pengobatan, hingga pembukaan lapangan kerja yang lebih inklusif.
Konsultasi publik yang dilakukan sepanjang tahun ini menyoroti betapa besarnya beban finansial yang ditanggung keluarga caregiver. Pemerintah dijadwalkan mengumumkan rekomendasi resmi pada akhir 2026 mendatang.
Tantangan biaya kesehatan kronis menjadi titik tekan utama. Phua Wee Seng, Direktur Eksekutif Rare Disorders Society Singapore, menceritakan pengalaman pahit keluarganya ketika putra berusia enam tahun didiagnosis mengidap gangguan genetik langka.
Transplantasi sel punca penyelamat nyawa yang dibutuhkan memakan biaya sekitar 400.000 dollar Singapura, setara 310.000 dollar Amerika. Meski sudah ada subsidi pemerintah, keluarga Phua tetap diminta menyiapkan jaminan finansial 100.000 dollar Singapura sebelum prosedur berjalan.
Regulasi keras seperti itu dinilai kurang mempertimbangkan urgensi medis dan keterbatasan ekonomi keluarga. Organisasi Phua saat ini membina sekitar 280 keluarga dengan kondisi serupa. Skema asuransi dasar MediShield Life memang tersedia universal, namun banyak keluarga membeli Integrated Shield Plans secara swasta yang kerap menolak kondisi bawaan penyakit.
Persoalan serupa juga menghantui ekosistem disabilitas di Indonesia. Data Kementerian Sosial mencatat jutaan penyandang disabilitas masih terkendala akses layanan kesehatan dasar dan perlindungan sosial yang komprehensif. Berbeda dengan Singapura yang memiliki infrastruktur asuransi maju, Indonesia masih bergantung pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kerap kali belum mengakomodasi kebutuhan spesifik alat bantu dan terapi jangka panjang.
Sheldon Humphries, pria 56 tahun dengan amputasi dan gangguan neurologi, menggambarkan beban hidup di luar tagihan rumah sakit. Kebutuhan pokok seperti popok dewasa dan perlengkapan kebersihan menelan biaya 200 dollar Singapura setiap bulan. Bantuan dari lembaga amal kerap bersifat sementara dan dipotong jika penerima memiliki pekerjaan paruh waktu, padahal penghasilan itu tidak cukup menutup biaya medis.
Keterbatasan akses layanan kesehatan mental turut disoroti Humphries. Stigma terhadap institusi seperti Institute of Mental Health (IMH) membuat penyandang disabilitas enggan mencari bantuan psikologis. Ia mengusulkan kartu kesehatan disabilitas mirip skema CHAS agar subsidi bisa menjangkau dokter umum dan dukungan mental sebelum kondisi memburuk.
"Seseorang dari sudut pandang perjalanan pasien sebaiknya memandu kami melewati berbagai fase transisi ini," ujar Phua menekankan perlunya koordinasi perawatan yang lebih manusiawi. Edmond Wong, pemilik usaha Kim Choo Kueh Chang, menambahkan bahwa pelaku usaha kecil menengah butuh pendamping kerja bersama untuk merealisasikan hiring inklusif.
"Seorang pelatih bisa mengawasi satu kawasan industri tertentu. Ini menghemat sumber daya sekaligus memberi paket kerja lebih baik bagi karyawan karena ada skala volume," kata Wong. Usahanya telah merekrut penyandang disabilitas sejak 2009 di lini produksi dan ritel.
Ke depan, rekomendasi satuan tugas tersebut berpotensi merombak kebijakan pemberdayaan disabilitas di Negeri Singa. Kolaborasi antara agensi pemerintah, perusahaan, dan komunitas caregiver akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kartu kesehatan serta pelatihan vokasional yang disesuaikan.
Di Indonesia, tren ekonomi inklusif mulai bergeliat melalui program Kementerian Ketenagakerjaan, namun dukungan perusahaan rintisan lokal untuk menciptakan peran khusus seperti bisnis vending machine milik William Tan belum masif. Tan merancang pekerjaan pengisian dan penataan barang untuk putranya yang autis setelah berbagai pekerjaan konvensional gagal menyesuaikan. Inovasi berbasis kekuatan individu seperti ini patut menjadi rujukan bagi keluarga Indonesia.