Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, secara resmi menetapkan target ambisius untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara tersebut hingga mencapai angka 7 hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Strategi utama yang diusung pemerintah Sri Lanka adalah menjadikan sektor teknologi informasi (TI), kelistrikan, dan elektronik sebagai pilar penggerak ekonomi nasional yang utama.
Dalam pertemuan strategis bersama para pelaku industri dan investor terkemuka di Sekretariat Kepresidenan, Dissanayake menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar 2 triliun rupee Sri Lanka atau setara dengan 6 miliar dolar AS hingga tahun 2027. Investasi besar-besaran ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan menarik bagi penanaman modal asing maupun domestik.
Sektor TI saat ini memegang peranan krusial sebagai penyumbang pendapatan ekspor terbesar ketiga di negara tersebut. Pemerintah memproyeksikan bahwa melalui optimalisasi infrastruktur dan kebijakan pendukung, sektor TI memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan ekspor tahunan hingga mencapai 5 miliar dolar AS, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan nasional.
Selain sektor TI, pemerintah Sri Lanka juga memberikan perhatian khusus pada industri kelistrikan dan elektronik yang saat ini mencatatkan pendapatan ekspor sekitar 500 juta dolar AS. Dengan intervensi kebijakan yang tepat, sektor ini diproyeksikan mampu melonjak hingga menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 2 miliar dolar AS, sekaligus memperkuat rantai pasok industri manufaktur berbasis teknologi di kawasan tersebut.
Wakil Menteri Ekonomi Digital Sri Lanka, Eranga Weeraratne, memaparkan langkah konkret pemerintah, termasuk rencana pembangunan Zona Ekonomi Khusus Virtual dan fasilitas pusat data modern. Kebijakan ini juga mencakup mekanisme 'Jalur Hijau' untuk mempermudah prosedur bea cukai dalam impor peralatan elektronik, terutama yang ditujukan untuk kebutuhan riset dan pengembangan teknologi mutakhir.
Lebih jauh lagi, pemerintah sedang menyusun skema insentif strategis untuk menahan laju migrasi tenaga kerja ahli ke luar negeri. Langkah ini dilakukan dengan memperbaiki akses perbankan internasional untuk mendukung pembayaran layanan berbasis komputasi awan dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), sehingga para profesional lokal memiliki ekosistem yang kondusif untuk terus berkarya di dalam negeri.