Pemerintah menggelontorkan dana Rp2,2 triliun guna membangun sembilan unit Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Program Asta Cita presiden. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyerukan apresiasi langsung kepada kepala negara atas realisasi investasi pendidikan tersebut pada Kamis di Makassar.
Proyek senilai triliunan rupiah itu menyasar pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di 15 kabupaten dan kota di Sulsel. Lokasi konstruksi terluas berada di Sudiang, Kota Makassar, yang tercatat memiliki progres fisik tertinggi dibanding seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia.
Kebijakan ini lahir dari mandat Asta Cita yang menempatkan keadilan sosial melalui pendidikan sebagai prioritas nasional. Pemerintah pusat dan pemda bersepakat bahwa kesenjangan ekonomi tidak boleh membatasi hak warga negara untuk mengejar cita-cita. Sekolah Rakyat menjadi instrumen afirmatif yang mereplikasi semangat pendidikan gratis di era perjuangan kemerdekaan.
Latar belakang program ini cukup mendesak. Indeks pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia masih tertinggal dari rata-rata nasional, terutama pada indikator partisipasi sekolah menengah. Dengan mengunci anggaran Rp2,2 triliun, negara mencoba memutus rantai kemiskinan struktural lewat jalur pendidikan formal yang terstandarisasi.
Dampaknya melampaui sekadar bangunan fisik. Sebanyak 270 peserta didik sudah terdaftar dari Makassar, Parepare, Enrekang, Bulukumba, hingga Kepulauan Selayar. Mereka mendapatkan guru-guru kompeten yang sengaja dipilih pemprov dari tenaga terbaik di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan menekan angka putus sekolah yang kerap dipicu beban biaya orang tua.
Bagi industri dan masyarakat luas, hadirnya Sekolah Rakyat memicu diskusi soal efektivitas belanja publik di sektor pendidikan. Anggaran sebesar itu menuntut akuntabilitas ketat agar tidak berhenti pada simbol. Pengalaman program serupa di masa lalu menunjukkan bahwa keberlanjutan bergantung pada kurikulum dan penyerapan lulusan ke dunia kerja.
Sulsel tidak bergerak sendiri. Dinas Sosial setempat menggandeng Kementerian Sosial untuk menyiapkan 15 Sekolah Rakyat binaan kemensos sebagai perluasan jaring pengaman sosial. Kolaborasi lintas lembaga ini menggeser beban pendidikan dari keluarga miskin ke tanggung jawab kolektif negara.
Andi Sudirman menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang meraih masa depan. "Dulu juga pernah hadir Sekolah Rakyat di zaman perjuangan, sekolah yang menghasilkan anak-anak kita menjadi sukses," ujarnya. Ia mengajak peserta didik menjadikan kesempatan itu titik awal mencetak pemimpin bangsa.
Gubernur juga memastikan guru hebat Sulsel dikirim ke Sekolah Rakyat agar kualitas pengajaran setara sekolah unggulan. "Kami berharap dari Sekolah Rakyat ini akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan," sambungnya. Pernyataan itu sekaligus menepis keraguan soal mutu pendidikan di institusi berbasis afirmasi.
Ke depan, pemprov akan memperkuat program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar anak memiliki kesempatan setara. Proyeksi jangka panjang menunjukkan Sekolah Rakyat dapat menjadi prototipe nasional jika evaluasi triwulanan menunjukkan peningkatan nilai ujian dan minim drop-out. Tren pemerataan melalui sekolah khusus rakyat diprediksi meluas ke provinsi dengan disparitas serupa.
Langkah berikutnya mencakup pendampingan psikososial dan pelatihan vokasi agar lulusan siap terjun ke masyarakat. Sinergi dengan dunia usaha lokal perlu dibangun supaya output sekolah selaras kebutuhan tenaga kerja Sulawesi Selatan yang bertumbuh pesat di sektor jasa.