Donald Trump secara resmi membatalkan ancaman pengenaan biaya 20% bagi seluruh muatan kapal yang melintasi Selat Hormuz. Keputusan tersebut diumumkan melalui akun media sosial Truth Social miliknya, hanya sehari setelah ia mendeklarasikan diri sebagai "penjaga" wilayah perairan strategis itu.
Alih-alih memungut biaya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan kembali menerapkan blokade angkatan laut terhadap seluruh pelabuhan Iran. Langkah ini diklaim sebagai upaya untuk memperketat tekanan terhadap ekonomi Tehran yang tengah terpuruk akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Ketegangan di Selat Hormuz memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Sebagai respons, Tehran secara efektif menutup jalur perairan yang menjadi penghubung vital bagi pasokan energi global tersebut. Perairan ini sebelumnya memfasilitasi pengiriman sekitar 25% minyak mentah dunia dan 20% pasokan gas alam cair (LNG) global.
Pada April lalu, Washington pertama kali memberlakukan blokade laut di semua pelabuhan Iran guna memaksa konsesi dari pemerintah pusat di Tehran. Kurang lebih lima pekan berselang, militer AS melaporkan telah mengalihkan rute 100 kapal komersial serta melumpuhkan empat kapal lainnya dalam operasi pembatasan tersebut.
Blokade itu sempat dicabut pada Juni sebagai bagian dari kesepakatan nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan eskalasi konflik. Namun, sengketa terkait kendali atas Selat Hormuz kembali memicu ketegangan. Pekan ini, Komando Pusat AS (Centcom) mengonfirmasi telah melakukan serangan malam ketiga berturut-turut. Media negara Iran melaporkan ledakan di sejumlah kota, termasuk Bushehr yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Tehran sebelumnya juga mengklaim telah menyerang fasilitas militer AS di Bahrain dan Yordania, setelah menghantam dua kapal tanker milik Uni Emirat Arab.
Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Hormuz membawa ancaman langsung terhadap stabilitas harga energi dan rantai pasok teknologi global. Sebagai negara pengimpor minyak netto, kenaikan harga minyak Brent yang telah melonjak tajam akan berimbas pada pembengkakan subsidi BBM dan biaya logistik nasional. Hal ini pada akhirnya dapat memperlambat laju transformasi digital jika harga listrik ikut terkerek.
Sektor manufaktur elektronik dan perangkat keras teknologi di Tanah Air juga rentan terdampak. Penurunan lalu lintas kapal di Selat Hormuz ke level terendah dalam dua bulan terakhir menghambat distribusi komponen semikonduktor serta bahan baku industri yang mayoritas dikirim melalui jalur laut internasional. Disrupsi rantai pasok ini berpotensi menunda produksi gadget dan infrastruktur data lokal.
Di sisi lain, kebijakan Trump yang mengganti pungutan dengan kesepakatan investasi dari negara-negara Teluk menunjukkan bahwa beban keamanan maritim kini dialihkan ke skema ekonomi bilateral. Indonesia perlu mewaspadai volatilitas ini dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan agar ketahanan energi nasional tidak terlalu bergantung pada geopolitik Timur Tengah.
Dalam pernyataan resminya, Trump menegaskan bahwa selat tersebut "terbuka untuk semua lalu lintas kapal kecuali Iran" dan "minyak mengalir seperti tidak pernah sebelumnya berkat kekuatan luar biasa militer AS". Ia juga menuturkan kepada Perdana Menteri Irak yang baru, Ali al-Zaidi, di Washington: "Saya tidak menyukai konsep pungutan, tetapi di saat yang sama, tidak adil jika kami melindungi Selat ini untuk seluruh dunia." Trump mengaku mengubah rencana awalnya setelah menerima banyak telepon dari para pemimpin Teluk.
Tanggapan keras datang dari Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menyebut keputusan blokade Trump telah "membongkar" kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, mengutip laporan AFP. Tehran bersikeras akan tetap memegang kendali atas Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa balasan negaranya terhadap Iran akan "jauh lebih kuat" apabila diserang lebih dulu, sebagaimana ia sampaikan melalui video di media sosialnya pada Selasa.
Ke depan, prospek perdamaian di kawasan sangat tipis mengingat saling klaim kendali atas perairan strategis tersebut. Pengalihan 100 kapal komersial dan pelumpuhan empat kapal sebelumnya menunjukkan bahwa blokade AS kali ini akan lebih agresif dan terukur. Negara-negara importir energi seperti Indonesia dipastikan akan terus memantau pergerakan harga Brent Crude sebagai indikator krisis.
Tren pembatasan akses maritim ini juga berisiko memicu inflasi global yang lebih luas, terutama pada sektor teknologi yang padat energi dan logistik. Jika Iran benar-benar kembali menutup total selat tersebut, dunia mungkin akan menghadapi krisis pasokan LNG yang parah, memaksa negara-negara Asia untuk mencari alternatif pasokan energi jangka pendek yang jauh lebih mahal.