Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah diplomatik agresif dengan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar segera menarik pasukan militernya dari wilayah Suriah dan Lebanon. Desakan tersebut disampaikan langsung melalui sambungan telepon pada pekan lalu, sebagaimana dilaporkan oleh media Axios yang mengutip pejabat tinggi di kedua negara.
Trump secara tegas memperingatkan Netanyahu bahwa keberadaan tentara Israel di Suriah justru memperkeruh situasi dan berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Dalam percakapan tersebut, Trump menegaskan penolakan terhadap kehadiran pasukan Israel dengan kalimat yang tidak meninggalkan ruang untuk tawar-menawar.
Panggilan telepon berdarah dingin itu terjadi sehari setelah Trump bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa di sela-sela KTT NATO di Turki. Pertemuan tersebut menandai babak baru dalam hubungan bilateral Washington dan Damaskus, mengingat rezim Presiden Bashar Al Assad berhasil dilengserkan oleh pemberontak pada November 2024.
Sebagai wujud nyata pemulihan hubungan, pemerintah AS baru saja menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada pekan lalu. Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington ingin menjadikan Suriah sebagai mitra stabil di kawasan, alih-alih membiarkannya terus terpuruk dalam konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, ketegangan di Lebanon juga menjadi pokok pembicaraan dalam telepon Trump dan Netanyahu. Trump telah berulang kali mengingatkan Israel untuk menghentikan agresi militer di Lebanon selatan, wilayah yang dikuasai milisi Hizbullah dan merupakan sekutu dekat Iran. Netanyahu sendiri mencoba mempertahankan argumennya bahwa Israel membutuhkan zona penyangga keamanan di perbatasan untuk melindungi negaranya.
Manuver Trump ini memperlihatkan retakan dalam aliansi tradisional AS-Israel, terutama terkait pendekatan terhadap Iran. Trump berupaya menggiring Tehran agar mau duduk di meja perundingan dan menyetujui kesepakatan mengakhiri perang. Sebaliknya, Netanyahu dinilai lebih menginginkan agar AS terus terlibat dalam konfrontasi militer dengan Iran, yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan Israel.
Bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinamika konflik Timur Tengah selalu memiliki resonansi politik dan kemanusiaan yang dalam. Meski tidak terlibat secara militer, stabilitas kawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap harga energi global dan rantai pasok teknologi di Tanah Air. Eskalasi yang tidak terkendali akan berdampak langsung pada inflasi domestik dan ketersediaan komponen elektronik impor.
Lebih jauh, posisi diplomatik Indonesia yang selama ini konsisten menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina dan menolak agresi militer di wilayah negara berdaulat mendapatkan angin segar dari tekanan Trump ini. Jika pasukan Israel benar-benar ditarik, hal ini akan menguatkan narasi multilateralisme yang selama ini diperjuangkan oleh negara-negara berkembang di forum PBB.
Dalam laporan yang dikutip dari Middle East Monitor, Trump dilaporkan berkata kepada Netanyahu, "Mereka tidak mau kehadiran Anda di sini. Kalian harus pindahkan pasukan." Pernyataan tersebut mencerminkan keengganan Gedung Putih untuk terus membiayai atau membela ekspansi militer Israel yang dianggap mengganggu tatanan geopolitik baru di Timur Tengah.
Trump juga blak-blakan menyatakan bahwa agresi Israel ke Lebanon mempersulit upaya perundingan AS-Iran. Gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon merupakan salah satu syarat mutlak agar dialog antara Washington dan Tehran dapat terus berjalan. Tanpa pencabutan pasukan, diplomasi yang dibangun Trump berisiko hancur seketika.
Ke depan, hubungan personal dan politik antara Trump dan Netanyahu diprediksi akan menghadapi ujian berat. Jika Netanyahu mengabaikan desakan tersebut, AS bisa saja mengurangi bantuan militer atau dukungan veto di Dewan Keamanan PBB, sebuah skenario yang jarang terjadi dalam sejarah aliansi kedua negara.
Tren penarikan pasukan ini juga akan menentukan masa depan peta kekuatan di Suriah dan Lebanon. Dengan status Suriah yang sudah dicabut dari daftar teroris, kemungkinan besar investasi asing dan bantuan rekonstruksi akan mengalir deras, membuka peluang bagi perusahaan multinasional untuk kembali beroperasi di kawasan yang sebelumnya terisolasi.