Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Irak Ali Al Zaidi di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (14/7). Dalam pertemuan tersebut, Trump tidak hanya menyebut Al Zaidi sebagai "juara baru" tetapi juga menjanjikan sejumlah kesepakatan besar, terutama di sektor minyak yang menurutnya memiliki "potensi luar biasa". "Irak memiliki potensi luar biasa karena minyaknya dan karena hal-hal lain, tetapi karena minyaknya, dan kita akan melakukan banyak kesepakatan," kata Trump, mengutip Al Jazeera. Ia menambahkan, "Kita akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi kedua negara, dan kita akan mengekstraksi banyak minyak. Banyak minyak yang akan diekstraksi."
Sementara itu, Al Zaidi menegaskan bahwa kunjungan kali ini menandai awal dari "kemitraan ekonomi" yang akan menggeser fokus hubungan AS-Irak dari militeristik ke ekonomi. Kedua pemimpin sepakat bahwa seluruh pasukan AS yang tersisa di Irak, yang jumlahnya diyakini kurang dari 2.000 orang, akan ditarik sepenuhnya pada 30 September. Kesepakatan ini menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut.
Irak telah lama berada di tengah persaingan pengaruh antara Iran dan Amerika Serikat dalam politik domestiknya. Kehadiran pasukan AS selama dua dekade terakhir menjadi salah satu pemicu ketegangan, terutama karena kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran terus melawan apa yang mereka sebut sebagai pendudukan asing. Trump tidak menyukai Nouri Al Maliki, mantan perdana menteri yang mengantongi mayoritas suara tetapi dianggap dekat dengan Iran. Al Zaidi, yang diunggulkan Trump, bahkan pernah mengancam bahwa jika ia tidak menjadi PM, seluruh bantuan AS ke Irak akan dihentikan.
Di dalam negeri, Al Zaidi berjanji melucuti senjata berbagai kelompok paramiliter yang telah memegang kekuasaan sejak perang yang dipimpin AS di Irak pada 2003. Dalam pidato perdananya di parlemen sebagai PM, ia menyatakan tekad untuk membubarkan milisi-milisi tersebut, meskipun belum menjelaskan mekanisme konkret untuk mewujudkan tujuan ambisius itu. Namun, tidak lama sebelum keberangkatannya, kelompok Perlawanan Islam di Irak yang didukung Iran menyatakan akan menolak apa pun hasil kunjungan Al Zaidi.
Secara ekonomi, Irak sangat rentan. Sekitar 90 persen dari 3,4 juta barel ekspor bahan bakar fosilnya melewati Selat Hormuz, yang sempat ditutup Iran. Penutupan selat tersebut telah memukul perekonomian Irak, sehingga kesepakatan minyak dengan AS dianggap sebagai peluang untuk memulihkan pendapatan negara. Trump berharap kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan produksi minyak tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga Irak dan Amerika.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik perhatian karena Jakarta juga bergantung pada jalur maritim yang aman, terutama Selat Hormuz, untuk ekspor komoditas energinya. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam sengketa AS-Iran, ketegangan di Timur Tengah berdampak pada stabilitas harga minyak global, yang memengaruhi anggaran subsidi bahan bakar dan neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, pergeseran fokus AS dari militer ke ekonomi di Irak dapat menjadi pelajaran bagi Jakarta dalam merancang kerja sama keamanan regional yang lebih seimbang.
Dari perspektif regional, Irak tetap menjadi salah satu front dalam perang proksi AS-Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari lalu. Penarikan pasukan AS, di satu sisi, dapat mengurangi ketegangan langsung, tetapi di sisi lain membuka ruang bagi pengaruh Iran atau aktor lain seperti Tiongkok dan Rusia untuk meningkatkan kehadiran mereka di negara tersebut. Dinamika ini akan diamati ketat oleh negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik.
Dalam pertemuan tersebut, Trump dan Al Zaidi juga menyinggung tentang rencana pelucutan senjata faksi-faksi bersenjata yang aktif di seluruh Irak pada tanggal yang sama dengan penarikan pasukan. Al Zaidi menyatakan bahwa pemerintahnya akan bekerja sama dengan pasukan AS untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar, meskipun tantangan di lapangan tetap besar.
Ke depannya, penarikan pasukan AS pada 30 September akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah Irak untuk mengisi kekosongan keamanan. Jika berhasil, hal ini dapat membuka jalan bagi investasi asing yang lebih besar, termasuk dari perusahaan-perusahaan Amerika yang tertarik pada sektor minyak dan gas. Sebaliknya, kegagalan dapat memperburuk ketidakstabilan dan memperkuat posisi kelompok-kelompok militan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas regional yang lebih luas.
Bagi Indonesia, perkembangan ini juga menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan keamanan maritim. Jakarta perlu terus memantau dinamika di Timur Tengah, tidak hanya karena dampaknya terhadap harga minyak tetapi juga karena implikasinya terhadap keamanan jalur laut yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang proaktif dan kerja sama regional yang kuat akan tetap menjadi kunci bagi ketahanan nasional Indonesia.