Presiden Donald Trump pada Minggu (16/8) mengumumkan pengurangan skala latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield (UFS) yang seharusnya dimulai Senin (17/8). Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan latihan yang melibatkan 28.500 personel AS dan 18.000 tentara Korea Selatan itu mahal serta mengirim sinyal yang "salah total dan hostil" ke Korea Utara.
Keputusan ini diambil hanya berhari-habi setelah Korea Utara menembakkan peluru balistik ke Laut Jepang pada 12 Agustus, uji coba kedua dalam seminggu. Pyongyang sebelumnya menuding latihan UFS sebagai provokasi yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Namun Trump menilai Korea Utara "tidak mengancam dan penuh hormat" selama ia menjabat.
Latihan UFS sendiri digelar rutin sejak 1976 dengan fokus pertahanan Korea Selatan dari ancaman utara. Tahun ini melibatkan pula negara mitra seperti Australia, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Seoul dan Washington konsisten menyebut latihan ini bersifat defensif, namun setiap tahun selalu memicu protes dari kelompok perdamaian di Korea Selatan dan respons militan dari Pyongyang.
Analis Christopher Green dari International Crisis Group menilai langkah Trump terkait erat dengan perang Iran. "Trump benar-benar merasa tersinggung karena sekutunya tidak turut membantu AS dalam konflik dengan Iran," ujar Green. Trump mengklaim pernah meminta Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung bergabung dalam "denukliran Iran", namun ditolak. Seoul belum mengonfirmasi klaim ini.
Di sisi lain, Kantor Kepresidenan Korea Selatan menanggapi tenang. Pidato resmi menyatakan Seoul "mencatat" pesan Trump dan berharap keakraban Trump-Kim Jong Un mendorong dialog bilateral yang bermakna. Lee Jae Myung sendiri pekan lalu mengusulkan pembicaraan formal dengan Korea Utara untuk mengakhiri Perang Korea dan mengganti perjanjian gencatan senjata 1953 dengan traktat perdamaian.
Pengurangan latihan ini mengulang pola masa jabatan pertama Trump. Pasca pertemuan Singapura 2018 dengan Kim, Trump pernah menyebut latihan militer "mahal dan provocative" serta menginginkan penarikan pasukan AS dari Semenanjung Korea. Namun kebijakan itu kemudian dilonggarkan oleh administrasi Biden yang justru memperkuat kerjasama trilateral AS-Jepang-Korea Selatan.
Ahli keamanan Asia Tenggara mengamati dampak domino ke stabilitas regional. Pengurangan kesiapan militer AS di Korea Selatan bisa dimanfaatkan Korea Utara untuk mempercepat program nuklir dan rudal. Hal ini juga mengirim sinyal ke sekutu AS di Indo-Pasifik — termasuk Indonesia — bahwa komitmen keamanan Washington bisa berubah mengikuti preferensi pribadi presiden, bukan konsensus strategis jangka panjang.
Bagi Indonesia yang mengutamakan bebas aktif dan keamanan maritim, ketidakpastian di Semenanjung Korea menambah kompleksitas geopolitik. Meskipun tidak terlibat langsung, escalasi nuklir di Asia Timur berpotensi mengganggu jalur perdagangan vital melalui Selat Malaka dan Laut China Selatan. Jakarta perlu memperkuat diplomasi multilateral di ASEAN dan forum Asia-Timur untuk memastikan mekanisme penanganan krisis tetap berfungsi.
Pakar keamanan SIPI, Dewi Fortuna Anwar, menilai langkah Trump mencerminkan pendekatan transaksional yang mengabaikan arsitektur keamanan kolektif. "Ini menciptakan kekosongan keamanan yang bisa diisi kekuatan revisonis," ujarnya. Korea Selatan sendiri berada di posisi rawan: tertekan antara kebutuhan payung nuklir AS dan keinginan otonomi strategis, sekaligus menghadapi tekanan opini publik domestik yang anti-perang.
Masa depan dialog AS-Korea Utara tetap kabur. Meskipun Trump mengklaim hubungan baik dengan Kim, tidak ada jaminan Pyongyang akan menghentikan program senjata. Sebaliknya, pengurangan latihan bisa ditafsir Korea Utara sebagai kelemahan, mendorong provokasi lebih lanjut. Seoul berharap diplomasi, tapi Pyongyang belum merespons usulan Lee Jae Myung.
Langkah selanjutnya akan menguji ketahanan aliansi AS-Korea Selatan. Jika Trump melanjutkan pengurangan kehadiran militer, Seoul mungkin terpaksa mempercepat pengembangan kemampuan pertahanan mandiri — termasuk opsi nuklir yang semakin dibicarakan di kalangan politik konservatif Korea Selatan. Dinamika ini akan membentuk arsitektur keamanan Asia Timur untuk dekade ke depan.